Minggu, 26 April 2026

Kiprah Organisasi Gafatar

Sebagian Mantan Gafatar Ingin Tetap Tinggal di Kalimantan Barat

Selain penyediaan lahan pertanian, dia menilai para mantan anggota Gafatar juga perlu

Editor: Dion DB Putra
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Anggota TNI dan Polri mendampingi warga eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) turun dari KRI Teluk Banten 516 menuju bus jemputan di Dermaga Mako Kolinlamil, Jakarta Utara, Rabu (27/1/2016). Sebanyak 712 warga eks Gafatar dipulangkan dari Pontianak ke Jakarta, untuk kemudian dikembalikan ke daerah masing-masing di Sumatra, Jawa Barat dan Banten. 

POS KUPANG.COM, JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Daulay, mengatakan sebagian besar mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) berharap bisa tetap berada di Kalimantan Barat karena sudah tidak memiliki apa-apa di daerah asalnya.

"Mereka meminta, selain pilihan dipulangkan ke daerah asal, juga ada opsi dipindahkan ke tempat lain dan pemerintah menyediakan lahan pertanian untuk mereka," kata Daulay, melalui pesan tertulis diterima di Jakarta, Jumat.

Selain penyediaan lahan pertanian, dia menilai para mantan anggota Gafatar juga perlu dibina terlebih dahulu sebelum diintegrasikan kembali ke masyarakat.

Pasalnya, banyak pemahaman mereka yang tidak benar tentang kehidupan bernegara dan beragama. Salah satu di antaranya, mereka mengatakan bahwa dulu mereka beragama Islam tetapi kini meyakini Millah Ibrahim.

Komisi VIII DPR melakukan kunjungan spesifik ke pusat penampungan sementara di Detasemen Pembekalan dan Angkutan Kodam XII/Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat.

Kunjungan tersebut untuk melihat dan mengetahui langsung kondisi pengungsi dan langkah-langkah penanganan yang dilakukan pemerintah.

Selain berkunjung ke lokasi penampungan, Komisi VIII juga mengadakan rapat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Kodam XII/Tanjung Pura dan seluruh pejabat terkait di Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

"Sejauh ini penanganan pengungsi cukup baik. Selain menyediakan tempat penampungan, pemerintah juga menyiapkan berbagai kebutuhan termasuk ahli psikologi, dokter, dan kebutuhan balita, ibu-ibu hamil, dan menyusui," tuturnya.

Sumber:
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved