Revisi UU Terorisme Solusi Berantas Teror

"Lalu penyidikannya harus mendapatkan perintah terlebih dahulu dari pengadilan negeri setempat sehingga memang sangat menyita waktu," ujar dia

POS KUPANG,COM, JAKARTA - Pengamat hukum Andri W. Kusuma menilai revisi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa menjadi jawaban atas masih tidak efektifnya Kepolisian RI dalam memberantas terorisme.

"Saya menilai tangan Kepolisian dalam memberantas teroris masih terikat aturan KUHAP yang selama ini menjadi kitab suci institusi tersebut," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/1/2016).

Dia menjelaskan, dalam penegakan hukum, polisi sangat berperan. Namun dapat dilihat dalam peristiwa pengeboman di Jalan MH Thamrin, polisi disebutnya gagal mencegah pelaku sekalipun sudah memiliki informasi intelijen dari BIN.

Hal itu terjadi arena dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme itu Pasal 26 UU No. 15 thn 2003 tentang Terorisme dibutuhkan formalitas-formalitas yang wajib dipenuhi polisi, seperti harus ada dua alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup.

"Lalu penyidikannya harus mendapatkan perintah terlebih dahulu dari pengadilan negeri setempat sehingga memang sangat menyita waktu," ujar dia.

Menurut Andri, ketika Polisi dengan KUHAP-nya tidak dapat menjangkau pencegahan terorisme, maka harus ada instrumen negara yang harus mengisi kekurangan atau kelemahan itu.

Editor: Marsel Ali
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved