Anak Emas karena Kerja Keras

POS KUPANG.COM - Di antara para anggota DPRD NTT punya pandangan yang berbeda seputar alokasi APBD NTT untuk kabupaten/kota di NTT. Yang satu berpatok pada hasil temuan lapangan dan yang lain berdasar pada asumsi atau pandangan semata. Setidaknya tergambar dari pernyataan anggota Dewan kita yang terhormat Winston Rondo dan Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno.

Tentang pembagian dana ke tiap kabupaten, Anwar mengatakan bahwa alokasinya cukup jelas, yakni berdasarkan rumusan luas wilayah dan jumlah penduduk. Sedangkan Winston mengatakan setiap daerah punya kebutuhan sendiri. Karena itu, anggaran yang dialokasikan agar "didaerahkan" saja sehingga lebih memudahkan dalam pengelolaan.

Beberapa kabupaten, antara lain Sabu Raijua, Alor dan Rote Ndao mendapat alokasi anggaran paling kecil dalam tiga tahun terakhir. Bupati Sabu Raijua, Marthen Luther Dira Tome dengan ceplas-ceplos mengatakan alokasi dana yang kecil dari Pemprov NTT semata karena persoalan politis. Karena itu, pihaknya tak banyak menuntut bahkan bekerja saja dengan alokasi dana APBD kabupaten.

Justru, kata dia, Pemkab Sabu Raijua berjuang sekuat kemampuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) demi membiayai pembangunan. Di sini tantangan yang dihadapi Bupati Dira Tome, seluruh satuan kerja perangkat daerah, DPRD dan masyarakat. Karena itu, ia mendirikan sejumlah pabrik, selain untuk menyerap tenaga kerja, juga untuk mendatangkan laba.

Karena itu, kita berharap perseteruan yang mungkin saja terjadi segera berakhir dan dapat merekatkan hubungan untuk sama- sama membangun daerah. Sebab yang satu tak boleh mengatakan tak membutuhkan yang lain. Sama-sama membutuhkan dan sama-sama bertujuan menyejahterakan masyarakat.

Jika saja alokasi anggaran berdasarkan pertimbangan politik, maka sesungguhnya kita tak adil dalam memberi perhatian kepada masyarakat NTT. Di satu sisi, masyarakat sangat membutuhkan perhatian, tapi di sisi lain dana itu tak diberikan dan dialihkan ke daerah lain yang bisa jadi tak membutuhkan.

Tapi kita juga boleh mengkritik pemkab/pemkot yang bisa jadi tidak merencanakan kebutuhannya secara baik dan diajukan kepada Pemerintah Provinsi NTT. Garis koordinasi antara bupati dan gubernur masih lemah sehingga sulit mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tiap kabupaten/kota. Maka, muncullah ketimpangan seperti ini.

Yang menjadi harapan kita adalah perubahan sikap dalam melayani masyarakat. Ke depan, perlu ada perbaikan-perbaikan. Perlu evaluasi sehingga "kerikil-kerikil" yang menghadang dapat dibersihkan.

DPRD dapat menyuarakan kebutuhan atau persoalan yang dihadapi di tiap kabupaten/kota. Eksekutif juga dapat merespons secara positif sehingga tak muncul saling menuduh atau saling mencurigai. Atau muncul anggapan bahwa eksekutif memberi perhatian khusus pada kabupaten/kota tertentu karena pertimbangan ini dan itu. Jangan ada lagi pertimbangan seperti ini. Tak boleh ada anak emas, anak perak atau anak tiri. Anak emas harus dalam konteks sebagai hasil kerja keras, bukan pemberian tanpa kerja keras.*