Sewa Ojek ke Oelpuah Mencapai Rp 60 Ribu

POS KUPANG.COM - Apabila warga Kota Jakarta menghabiskan waktunya berjam-jam di jalan raya yang mulus karena padatnya arus lalulintas kendaraan, maka terbalik dengan apa yang dialami warga Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

Jarak tempuh dari Kota Kupang tidak seberapa yaitu kurang lebih 35 km, namun waktu yang dibutuhkan untuk tiba di sana lama nian karena infrastruktur jalan yang buruk rupa. Kondisi jalan berlubang, bebatuan lepas dan sempit memaksa setiap pengendara harus ekstra hati-hati agar tidak terjatuh. Akibatnya untuk menjangkau lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terbesar di Indonesia itu, butuh waktu satu hingga satu setengah jam perjalanan dengan sepeda motor dari Kota Kupang.

Pada musim kemarau desa yang dihuni 1.439 jiwa yang boleh dikata berada di ketiaknya ibu kota Provinsi NTT tersebut masih bisa dijangkau dengan kendaraan bermotor. Tapi di musim hujan mereka akan terisolasi karena salah satu jembatan untuk mengakses dunia luar telah ambruk sejak dua tahun silam.

"Tidak ada angkutan umum ke sini. Jadi kalau mau urus ke kantor dinas di Oelamasi (ibukota Kabupaten Kupang), kami harus pakai ojek. Itu ongkosnya Rp 50 ribu PP, kalau mau jual sayur atau belanja di Kupang bayar ojek Rp 60 ribu PP," demikian Yonas Yulius Nombala (53), ketua RT 04, Dusun II, desa setempat saat ditemui Pos Kupang, Minggu (3/1/2016).

Dijelaskannya, mahalnya ongkos transportasi dari dan ke desa itu disebabkan jalan raya yang rusak. Selain itu tidak ada angkutan umum yang mau melayani warga setempat. "Kalau ada angkutan umum mungkin ongkos tranportasi bisa lebih murah. Selama ini hanya ojek. Kalau ada orang yang mau belanja banyak biasanya pakai oto (sewa mobil) dari Kupang Rp 200 sampai Rp 250.000 sekali jalan," ujarnya.

Hal senada dikatakan Kepala Desa Oelpuah, Deki Julius Tapen. Dikatakannya, setiap kali Musrenbang persoalan jalan rusak dan jembatan yang putus di desa itu selalu diangkat warga bersama aparat pemerintahan desa setempat. Namun hingga saat ini, masalah itu belum terselesaikan.

"Masalah jembatan itu sudah sering kami angkat saat musrenbang tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Kehadiran PLTS di sini, apalagi yang terbesar di Indonesia mestinya menjadi perhatian pemerintah. Kemarin waktu kunjungan presiden itu kami sebenarnya berharap beliau datang lewat jalan itu biar lihat jembatan yang rusak," kata Tapen.

Menurut dia, kesulitan akses transportasi merupakan faktor penghambat geliat ekonomi warga setampat. Setiap musim panen warga harus mengeluarkan biaya transportasi yang sangat mahal untuk mencapai pasar. "Masyarakat di sini mengandalkan pertanian dan peternakan, tapi kalau mau jual hasil panen ke pasar itu biaya transporatasinya malah lebih mahal," kata Tapen. (john taena)