Jusuf Kalla Minta Gelar Rapimnas Golkar untuk Tentukan Waktu Munas

Sebelum sampai pada tahapan rapimnas, harus ada kepengurusan Golkar yang diisi oleh kedua kubu, yakni kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

Editor: Hyeron Modo
TRIBUNNEWS/JEPRIMA
(kiri-kanan) Sekjen versi Bali Idrus Marham Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono, Mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla, Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie dan Sekjen versi Ancol Zainudin Amali saat akan melakukan prosesi penandatanganan kesepakatan bersama islah terbatas partai golkar di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2015). Kesepakatan tersebut berisi empat poin untuk menengahi dualisme kepemimpinan Partai Golkar dalam menentukan Calon Kepala Daerah yang diusung Golkar pada Pilkada mendatang, sedang proses hukum perselisihan Pimpinan Partai tetap berjalan. 


POS KUPANG.COM, JAKARTA --Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) selaku tokoh senior Partai Golkar menegaskan bahwa rapat pimpinan nasional (Rapimnas) partai harus digelar. Sebab, dengan adanya rapimnas, waktu pelaksanaan musyawarah nasional (munas) Golkar bisa ditentukan.

"Itu untuk menentukan tanggal munas, ya harus rapimnas. Kan gitu," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (4/1/2016).

Hanya, tutur JK, sebelum sampai pada tahapan rapimnas, harus ada kepengurusan Golkar yang diisi oleh kedua kubu, yakni kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

Menurut dia, baik Aburizal maupun Agung sudah setuju merumuskan penyatuan pengurus. Pengurus itu berasal dari pengurus hasil Munas Riau, tetapi dilengkapi dengan kubu Agung.

Terkait belum terealisasinya pengurus gabungan itu, JK mengatakan bahwa hal itu tinggal masalah waktu.JK berharap pekan ini pembicaraan awal penyatuan pengurus itu bisa dimulai.

Agung Laksono sebelumnya berharap Mahkamah Partai Golkar (MPG) segera merespons terbitnya SK Menkumham yang mencabut SK kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta dengan menyelenggarakan munas bersama.

Menkumham Yasonna H Laoly mencabut surat keputusan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono.

Namun, Menkumham tidak mengesahkan kepengurusan Golkar Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie. Adapun kepengurusan Golkar hasil Munas Riau 2009 sudah habis masa waktunya pada 31 Desember 2015.

Menurut Agung, munas bersama adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan perselisihan kepengurusan Golkar.

Dorongan segera menggelar munas juga muncul dari Generasi Muda Partai Golkar. Hal itu demi terciptanya rekonsiliasi antara kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie.*

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved