Pemerintah Harus Gencar Menagih Tunggakan dana DeMAM

POS KUPANG.COM, KUPANG -Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT harus gencar menagih dana macet pada Program Desa Mandiri Anggur Merah (DeMAM) dari tahun 2011-2014 senilai Rp 272 miliar. Penagihan dilakukan agar bisa digulirkan untuk kelompok usaha lain yang membutuhkan modal usaha.

"Sebagai ketua DPRD NTT saya menyesalkan kalau benar-benar sampai 50 persen dana DeMAM yang digulirkan pemerintah ke masyarakat belum dikembalikan. Kami meminta pemerintah propinsi untuk lebih gencar dan efektif melakukan penagihan," ujar Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno kepada Pos Kupang di Kupang, Senin (21/12/2015) sore.

Tak hanya itu, kata Anwar, pemerintah harus segera turun ke lapangan untuk mengefektifkan kerja kelompok PKM yang mendampingi masyarakat penerima DeMAM .Dengan demikian sasaran perguliran modal usaha dari masyarakat pada program ini bisa tercapai.

Anwar juga meminta Komisi IV DPRD NTT untuk memanggil kembali Bappeda NTT dan pihak terkait guna membahas hal ini secara tuntas dan detil untuk menggali penyebab sampai terjadi tunggakan yang begitu besar.

"Dari realitas ini kami menganggap sasaran program ini belum tercapai. Untuk itu kami minta pemerintah agar dalam penentuan kelompok masyarakat penerima ke depannya harus memiliki proposal yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan," jelas Anwar.

Tak hanya itu, tambah Anwar, kelompok masyarakat juga harus benar-benar ada. Juga tidak boleh ada diskriminasi mendahulukan kelompok tertentu dengan pertimbangan politik dan tidak profesional. " DPRD menyetujui program ini lantaran program ini sejatinya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat demi meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarkat," kata Anwar.

Ditanya ada korelasi program ini dengan penurunan kemiskinan dan meningkatnya daya beli masyarakat, Anwar mengatakan belum ada alat ukur yang pasti. Paling tidak program ini membantu masyarakat dalam arti mereka mendapatkan modal usaha yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan.

Soal tidak ada batasan waktu pengembalian dana bagi kelompok penunggak dana DeMAM, Anwar menjelaskan, dirinya akan meminta Komisi IV DPRD NTT mengkaji apakah perlu pembentukan tim khusus lantaran PKM-nya tidak bisa berjalan efektif.

Secara terpisah, Komisi IV DPRD NTT Angelo Da Costa berjanji memanggil Kepala Bappeda NTT untuk mengklarifikasi hingga mencari tahu penyebab macetnya pengembalian dana DeMAM empat tahun berturut-turut tersebut. Ia mengatakan macetnya pengembalian dana DeMAM hingga Rp 272 miliaran merupakan persoalan serius yang harus segera diselesaikan. Bappeda NTT selaku instansi yang mengurus program itu harus bertanggung jawab terkait macetnya pengembalian dana DeMAM hingga Rp 272 miliar.

Ia menambahkan keberadaan pendamping kelompok masyarakat (PKM) juga menjadi bagian penting keberhasilan pengembalian dana DeMAM. Untuk itu. Bappeda NTT perlu mengevaluasi kinerja PKM yang desa binaannya rendah pengembalian dana DeMAM.

Ketua Fraksi PAN DPRD NTT itu menegaskan, bila pengembalian dana DeMAM tak banyak yang macet, maka kelompok masyarakat lain bisa menerima guliran dana DeMAM itu. Dengan demikian sasaran program itu dapat tercapai.(aly)