Peran Pemda Ditingkatkan Untuk Mengoptimalkan Usaha Rakyat
Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah telah menjadikan daerah memiliki kewenangan yang besar, khususnya dalam pengelolaan perekonomian.
Penulis: Romualdus Pius | Editor: Alfred Dama
Laporan Wartawan Pos Kupang, Romualdus Pius
POS KUPANG.COM, ENDE -- Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah telah menjadikan daerah memiliki kewenangan yang besar, khususnya dalam pengelolaan perekonomian.
Kewenangan besar dalam pengelolaan ekonomi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu jalan untuk mencapai tujuan tersebut adalah mengembangkan produk unggulan berdasarkan karakteristik daerah.
Salah satu produk unggulan di daerah adalah Kakao. Kakao masih menjadi komoditas ekspor di Indonesia dan memiliki pasar yang masih luas baik di dalam maupun luar negeri.
Kakao juga menjadi produk unggulan di daerah-daerah yang terletak di kawasan timur Indonesia seperti Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah dan Kabupaten Ende di NTT.
Peran Pemda masih perlu ditingkatkan guna mengoptimalisasi potensi usaha rakyat.
Demikian TOR mengenai pelaksanaan seminar regional yang diadakan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Senin (7/12/2015) dari panitia lokal Avianita Rachmawati, S. Sos.
Dikatakan penguatan tata kelola kebijakan dan kapasitas birokrasi untuk mengelola agar potensi produk unggulan dapat terkapitalisasi secara produktif.
Kebijakan yang optimal seperti pada alokasi fiskal bagi pengembangan produk unggulan diharapkan dapat meningkatkan produktifitas produk unggulan yang nantinya juga berdampak besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks itu agenda penguatan kapasitas kebijakan Pemda dan pada gilirannya dukungan bagi peningkatan kapasitas produksi petani menjadi kunci bagi peningkatan produktivitas aneka komoditi unggulan setempat.
Penguatan kapasitas produksi petani dilakukan melalui beberapa agenda utama yang mesti dibenahi adalah terkait SDM petani, permodalan dan akses pasar.
Sementara bagi Pemda, isu utama adalah prihal dukungan program yang lebih nyata berbasis dokumen kebijakan didukung alokasi fiskal memadai, dan kapasitas kelembagaan yang efektif dan terkoordinasi.
Pada setiap rantai nilai (budi daya hingga pemasaran) isu-isu tersebut selalu terjadi dan mempengaruhi produktivitas dan nilai tambah usaha komoditas unggulan.
Dikataakn untuk memperbaiki dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dengan dukungan FORD Foundation mengadakan program yang bertema Membangun Daerah Berbasis Potensi Unggulan: Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Daerah.