Kepala SMAK Giovanni Kupang Minta Pengertian Pemerintah

POS KUPANG.COM, KUPANG - Kepala SMAK Giovanni Kupang, Romo Yasintus Efi, Pr meminta pengertian pemerintah terkait pelaksanaan UKG yang menggunakan dua ruang laboratorium komputer SMA Giovanni.

"Tentu selama seminggu lebih pelaksanaan UKG akan memakan biaya listrik dan paket internet tidak sedikit. Selain itu, guna mengantisipasi agar pasca pelaksanaan UKG komputer kami baik-baik saja kita meminta pemerintah membantu kami dalam hal biaya pemeliharaan," ujar Romo Sintus yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/11/2015).

Mantan kepala SMPK Santo Yoseph Kupang ini mengatakan, sewaktu tim LPMP Provinsi NTT melakukan survei belum bicarakan terkait masalah ini. Menurut LPMP, pemerintah siapkan dana Rp 2 juta per tempat ujian kompetensi (TUK) untuk beli peralatan komputer yang rusak serta biaya honor pengawas UKG.

"Pada dasarnya kita mendukung program pemerintah dalam meningkatan kompetensi guru. Namun kami juga meminta pengertian baiknya. Kita sudah pernah usulkan pembelian alat-alat untuk memperbaiki beberapa komputer yang rusak namun malah dibeli alat yang lain sehingga waktu pihak LPMP meminta kami tandatangan berita acara kami menolaknya. Tidak hanya itu, uang Rp 2 juta per TUK juga belum kami terima," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK) 3 Kupang, Jeni Bhasarie. Ia berharap ada bantuan untuk membayar listrik dan paket internet selama penyelenggaraan UKG. "Pasti biaya listrik dan internet bulan ini membengkak dengan penyelenggaraan UKG. Oleh karena itu, kita berharap ada intervensi dari pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk komputer yang rusak pasca kegiatan UKG, kita minta biaya pemeliharaan," ujarnya.

Kepala Dinas PPO Kota Kupang, Jerhans Ledoh yang ditemui terpisah mengatakan sesuai juknis, anggaran Rp 2 juta per TUK tidak termasuk biaya listrik, paket internet dan biaya pemeliharaan pasca UKG. Namun dirinya akan mencari solusi agar tidak ada yang dikorbankan. "Saya mengerti kekhawatiran pihak sekolah. Kita akan coba bicara dengan pihak provinsi untuk mengakomodir hal tersebut," tuturnya. (din)