Partai Golkar Gugat ke PTUN

POS-KUPANG.COM, KUPANG --- Kubu ARB bersepakat meminta Menkumham mencabut keputusannya. Kalau tidak, lanjutnya, akan dilakukan gugatan terhadap Menkumham melalui PTUN.

Demikian ditegaskan Ketua DPD Partai Golkar NTT, Drs. IA Medah kepada Pos Kupang di Kupang, Kamis (12/3/2015). Menurut Medah, dari empat hakim Mahkamah Partai Golkar, dua berpihak kepada Agung Laksono, dua lainnya tidak memberikan pendapat. Karena itu, dapat dikatakan keputusan Mahkamah Partai draw.

"Kalau Menkumham memutuskan seperti ini yang katanya berdasarkan atas keputusan Mahkamah Partai, sebenarnya di sini terjadi kerancuan karena keputusan Mahkamah Partai tidak menyatakan berpihak kepada siapa-siapa," tegas Medah.

Karena itu, lanjut Medah, kubu ARB bersepakat meminta Menkumham mencabut keputusannya. Kalau tidak, lanjutnya, akan dilakukan gugatan terhadap Menkumham melalui PTUN.

Masalah kedua, kata Medah, kubu ARB mengatakan di dalam Munas Ancol, terjadi manipulasi terhadap surat-surat mandat. Karena setelah diteliti oleh DPP Partai Golkar, ternyata benar, ada manipulasi terhadap mandat-mandat yang hadir saat itu.

"Karena itu dari DPP Partai Golkar kemudian mengajukan laporan ke Bareskrim untuk diusut manipulasi itu. Prosesnya baru mulai tadi pagi (Kamis kemarin) dan Bareskrim mengambil keterangan dari teman-teman yang memberikan laporan itu," jelas Medah.

Dengan kondisi saat ini, demikian Medah, DPD Golkar NTT mengambil langkah menanti akhir daripada persoalan ini sampai pada putusan atas gugatan ke PTUN. Kalau sudah berakhir dan katakanlah ARB menang, minta pihak sebelah menghormatinya.

"Tetapi kalau kubu ARB tidak menang, ya sudah kita menghormati kemenangan mereka," katanya.
Tentang rapat dengan pengurus DPD Golkar NTT, Medah mengatakan, ia masih berada di Jakarta dan baru ada di Kupang pada Sabtu (14/3/2015) untuk menggelar rapat DPD Partai Golkar NTT dan menjelaskan kondisi serta hasil rapat dengan ARB.