Ahok Mengaku Strateginya Kurang Sempurna

POS KUPAG.COM, JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku, strateginya memancing kemarahan anggota DPRD DKI kurang sempurna. Menurut Ahok, harusnya dia lebih dulu memberikan mikrofon kepada Walikota Jakarta Barat Anas Efendi sebelum meminta Anas menjelaskan asal-usul anggaran siluman.

"Saya kurang cerdas sedikit. Harusnya, sebelum saya ngomong, saya suruh staf saya kasih mik ke Pak Anas. Mereka (anggota DPRD) teriak-teriak pakai mik, ya (suara) Pak Anas kalah dong," kata Ahok di kantor Pemprov DKI, Jumat (6/3).

Seperti diberitakan, di akhir mediasi Pemprov dan DPRD DKI yang digelar di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis siang, Ahok mengungkit adanya anggaran titipan atau siluman. Peruntukan anggaran itu adalah pembelian uninterruptible power supply (UPS) senilai Rp 270 miliar di wilayah Jakarta Barat.

Ahok kemudian meminta Walikota Jakarta Barat menjelaskan asal-usul dana tersebut. Permintaan itu disampaikan dalam nada tinggi sehingga mengesankan Ahok membentak dan marah kepada Anas. Para anggota DPRD terpancing dan memprotes Ahok. Bahkan keluar umpatan-umpatan kasar.

Kemarin, Ahok menyindir anggota DPRD yang mengeluarkan kata-kata kasar. "Saya pikir, ternyata Ahok lebih santun dikit dari DPRD," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.
Ahok juga mengaku telah menelepon Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi pada Jumat pagi.

"Saya katakan, Pak Anas gak usah stres, saya cuma akting marahin kamu," ujarnya.
Ahok mengaku memilih Anas karena ia paham bahwa Anas telah membuat pernyataan tidak pernah mengusulkan dan membahas pengadaan UPS senilai Rp 270 miliar. Hal itu menunjukkan bahwa anggaran pengadaan UPS di APBD 2015 adalah anggaran titipan atau siluman.

"Maksud saya, begitu Pak Anas ngomong '(UPS) tidak pernah dibahas'. DPRD langsung kena skak dong," ujar. Tapi, rencana Ahok itu tak terwujud karena Anas tak segera menjawab. Di sisi lain, para anggota DPRD berteriak-teriak mengecam Ahok yang dinilai memarahi dan membentak Anas. Situasi pun kacau dan petugas keamanan Kemendagri mengawal Ahok keluar ruangan lewat pintu samping.

Ahok juga menyatakan bahwa Sekjen Kemendagri telah memberikan penilaian terhadap APBD 2015 yang diklaim oleh DPRD sebagai yang sah. "Sekjen mengatakan APBD asli adalah yang dikirim gubernur karena ada (kolom) pemasukan, pengeluaran, dan pembiayaan," katanya. Sedangkan yang dikirim DPRD hanya memuat kolom belanja, tanpa ada pendapatan dan pembiayaan.

Menurut Ahok, pada saat itu, ada anggota DPRD yang secara tak langsung mengakui bahwa selama ini mereka biasa menyusun anggaran belanja dan diterima oleh pemprov. Selama bertahun-tahun, DPRD tidak pernah menyusun anggaran pendapatan. "Pas mediasi ada yang mengatakan puluhan tahun tidak pernah masalah," kata Ahok menirukan ucapan anggota DPRD. "Yang namanya Rancangan APBD itu ada pemasukan, pengeluaran dan pembiayaan bukan cuma pengeluaran doang," ujarnya.

Kemarin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menemui Ahok di kantor Pemprov DKI. Menurutnya, saat ini Ahok lebih sabar dan ia berharap kesabaran Ahok berguna untuk menumbuhkan sikap saling menghormati antara eksekutif dan legislatif.

Yuddy mengaku memberikan dukungan moril kepada Ahok agar tetap mampu menjalankan tugas-tugasnya. Selain itu, Yuddy meminta Ahok meningkatkan komunikasi dengan anggota DPRD supaya terbina rasa saling pengertian dan rasa saling menghormati. (Tribunnews/adi/gle/kps)