Ahok vs DPRD DKI

Ahok dan Anggota DPRD DKI Akan Dipertemukan Mendagri

Pertemuan itu untuk menyelesaikan permasalahan kisruh anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2015 yang tak kunjung usai.

Editor: Alfred Dama
TRIBUNNEWS/HERUDIN
DPRD DKI Jakarta menggelar sidang paripurna untuk mendengarkan pengunduran diri Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), di Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2014). Pengunduran diri ini karena Jokowi sebagai presiden terpilih akan segera dilantik pada 20 Oktober mendatang. 

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bakal mempertemukan dirinya dengan pimpinan DPRD dalam satu meja.

Pertemuan itu untuk menyelesaikan permasalahan kisruh anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2015 yang tak kunjung usai.

"Mungkin sama legislatif juga, tinggal tunggu waktunya," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (27/2/2015).

Hanya saja, menurut dia, pangkal permasalahan kisruh APBD 2015 ini bukanlah karena kurangnya komunikasi antara eksekutif dengan legislatif. Ia menegaskan, tidak akan memasukkan usulan anggaran "siluman" senilai Rp 12,1 triliun ke dalam APBD. Sementara APBD yang diserahkan ke Kemendagri adalah anggaran yang disahkan dalam rapat paripurna pengesahan pada 27 Januari 2015 lalu. Di dalam dokumen APBD itu tidak ada usulan anggaran "siluman" senilai Rp 12,1 triliun.

"Anda suruh saya masukkin Rp 12,1 triliun ke APBD, gimana mau komunikasi? Itu aja. Jadi sebenernya kalau saya mau masukkin, baik-baik semua kok pasti, kami komunikasi tapi ya saya harus transparan," kata Basuki.

Usulan anggaran "siluman" senilai Rp 12,1 triliun itu salah satunya bakal dialokasikan untuk pengadaan perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) di sekolah dan kantor kelurahan serta kecamatan.

Menurut dia, anggaran sebesar Rp 12,1 triliun itu lebih baik dialokasikan untuk program unggulan dibanding anggaran yang tidak prioritas. Usulan tersebut merupakan potongan dari anggaran program unggulan DKI lainnya.

"Bayangin kalau Rp 12 triliun, ada yang minta rumah susun, saya bisa bangun rumah susun, tahu enggak bisa dapat berapa? 60.000 unit loh. Kalau kamu beli UPS 1 sekolah Rp 6 miliar, saya sudah bisa bikin gedung baru kalau di kampung saya. Kemudian kalau pengadaan UPS di kantor lurah Rp 4,2 miliar, saya sudah bisa renovasi habis plus ditambah genset yang model rumah sakit, ya (usulan anggaran siluman) itu enggak masuk akal saja," kata Basuki.*

Ikuti Terus Berita Terbaru di http://kupang.tribunnews.com
silahkan
Like www.facebook.com/poskupang.online
Follow https://twitter.com/poskupang

Sumber: Pos Kupang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved