Eksekusi Terpidana Mati Bali Nine

Tuan Abbott Mau Duitnya Balik

Keteguhan sikap Presiden Joko Widodo, yang menolak memberikan pengampunan, membuat pemerintah Australia kelimpungan, lantas mencoba menekan dengan

Editor: Alfred Dama
Tuan Abbott Mau Duitnya Balik - abot.jpg
Tuan Abbott Mau Duitnya Balik - koin.jpg

POS KUPANG.COM -- Rencana eksekusi dua terpidana mati kasus kepemilikan dan penyelundupan narkotika ke Bali, membuat tegang hubungan Indonesia dan Australia.

Keteguhan sikap Presiden Joko Widodo, yang menolak memberikan pengampunan, membuat pemerintah Australia kelimpungan, lantas mencoba menekan dengan cara yang makin lama makin terasa konyol.

Seorang kawan saya, perantauan Indonesia di Perth, awalnya menginformasikan bahwa pertama- tama yang mencuat adalah anjuran agar warga Australia menjauh dari Indonesia. Terutama sekali Bali. Dengan kalimat yang sederhana: karena posisi Australia dan Indonesia sedang genting, sebaiknya jangan ke Bali dulu.

Kawan yang sama, beberapa hari kemudian, mengirimkan foto surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk warga Indonesia di seluruh Australia. Dari enam poin yang terdapat di sana, kesimpulannya, pemerintah mengimbau para perantau untuk lebih berhati- hati dan tidak terpancing atau terprovokasi pada tekanan yang mungkin timbul karena kasus ini.

Atas perkembangan ini, saya, dengan nada agak khawatir, bertanya bagaimana dia dan keluarganya dan juga para perantauan Indonesia lain menyikapinya. Tak dinyana, dia malah tertawa. Menurut dia, warga Australia pada dasarnya tidak menganggap apa yang akan dilakukan pemerintah Indonesia sebagai penghinaan. Sebaliknya, eksekusi mati terhadap para narapidana tersebut dinilai wajar. Salah mereka sendiri, kata kawan saya itu menirukan ucapan kawan- kawannya warga Australia. Kenapa nekat menyelundupkan narkotika ke negara orang.

"Media rajin mengangkat isu ini. Mereka mengundang pejabat pemerintah, anggota parleman, ahli hukum, dan pegiat HAM. Pejabat pemerintah tentu sejalan dengan Abbott. Tapi parlemen, ahli hukum, dan pegiat HAM terbagi dua. Ada pro dan kontra. Di tengah masyarakat sendiri tidak tertanggap energi kemarahan. Biasa-biasa saja," ujarnya.

Lantas bagaimana dengan imbauan untuk menjauhi Bali? Kami berkomunikasi lewat chat di laman Facebook, dan menyahuti pertanyaan ini, dia mengirimkan icon smile. Dia tertawa. Kenapa?

"Warga Australia itu nggak bisa dipisahkan dari Bali, bro. Di mana lagi mereka bisa mendapatkan liburan eksotis yang murah? Malaysia dan Thailand terlalu jauh dan mahal. Lagi pula, Arak Bali terlalu menggoda," sebutnya.

Gagal membangkitkan amarah warganya sendiri, pemerintah Australia terus melancarkan tekanan. Paling anyar, Tony Abbott, perdana menteri, menyoal bantuan Australia pada pemerintah Indonesia terkait bencana gempa bumi dan tsunami di tahun 2004. Abbott bilang, semestinya Indonesia tidak melupakan bantuan tersebut.

Sampai di sini mengemuka tanda tanya? Apa sebenarnya maksud Abbott mengingatkan soal bantuan ini? Apakah ia meminta pamrih? Lantaran Australia pernah membantu Indonesia maka hendaknya Indonesia harus menganulir keputusan menghukum mati warganya yang merupakan penjahat narkotika?

Eksekusi terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dua terpidana mati "Bali Nine", akhirnya ditunda. Sampai sejauh ini, Presiden Jokowi belum menyebut apa yang jadi alasan penundaan. Namun Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, membantah hal ini terkaitpaut dengan "peringatan" Tony Abbott. Ada hal teknis yang belum rampung dipersiapkan, kata Laoly.

Namun terlepas dari apapun alasan pemerintah, Tony Abbott terlanjur memancing kemarahan. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negerinya sendiri.

Sidney Morning Herald, di kolom opini Sabtu pagi yang ditulis John Garnaut, mengatakan bahwa kekonyolan Abbott membuat jalannya "Bali Nine Diplomacy" jadi berantakan. Strategi menekan Indonesia adalah strategi yang keliru.

Di Aceh, pernyataan Abbott mendapatkan respon lebih keras. Di Kota Banda Aceh, puluhan pelajar, mahasiswa dan elemen masyarakat, turun ke jalan untuk mengumpulkan uang pecahan Rp 500 dan Rp 1.000, yang mereka sebut sebagai Koin Untuk Australia.

Para pelajar ini kemudian menyebarluaskan aktivitas mereka lewat tanda pagar (#) KoinUntukAustralia di Twitter, dan dalam sekejap, mendapatkan respon tidak saja dari Indonesia, melainkan juga seluruh dunia.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved