Menko Polhukam: Ada Gerakan di KPK, Sepertinya Jokowi Tak Ditaati

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil jajarannya ke Istana Negara, Sabtu (24/1/2015). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengaku tidak tahu apa yang akan disampaikan Jokowi dalam pertemuan hari ini.

Namun, dia menebak dalam pertemuan ini, Jokowi ingin membahas perkembangan situasi di lapangan setelah Bareskrim Polri menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Berdasarkan keramaian yang terjadi di KPK tadi malam, Tedjo mengatakan, instruksi Jokowi tidak ditaati.

"Apalagi kan Bapak Presiden sudah mengatakan harus menjernihkan suasana ya kan, tetapi kelihatannya tidak ditaati sehingga tadi malam masih ada gerakan-gerakan yang ada di KPK itu, sedangkan kan enggak boleh menggelar gerakan massa itu. Ketua KPK dan Wakapolri mengatakan akan taat perintah Kepala Negara, tetapi nyatanya enggak tadi malam, kok masih ada kejadian seperti itu?" ucap Tedjo.

Dalam memenuhi panggilan itu, Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal (Pol) Badrodin Haiti tiba lebih dulu di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 11.40 WIB dengan menumpang mobil dinas Polri bernomor polisi 2-00. Badrodin langsung masuk menuju Istana Negara tanpa berkomentar kepada wartawan.

Tak lama kemudian, tampak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly disusul Tedjo tiba di Kompleks Istana Kepresidenan. Tampak pula Jaksa Agung HM Prasetyo ikut dipanggil Presiden.

Meskipun pertemuan ini terkait perkembangan situasi setelah Bareskrim menetapkan Bambang sebagai tersangka, pimpinan KPK tak tampak hadir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Tedjo mengaku tidak tahu apakah Ketua KPK Abraham Samad ikut diundang dalam pertemuan hari ini atau tidak.

"Makanya saya akan menghadap dulu beliau (Presiden), saya lagi di rumah sama anak-cucu, dipanggil, ya saya berangkat ke sini, kan begitu," kata dia.

Saat dihubungi, Deputi Pencegahan KPK Johan Budi mengaku belum tahu apakah KPK diundang Presiden dalam pertemuan hari ini.

"Saya akan tanyakan dulu ke pimpinan," ujar Johan.

Pada Jumat (23/1/2015), Bareskrim Polri menangkap Bambang untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan mengarahkan saksi untuk menyampaikan keterangan palsu dalam sengketa pemilihan kepala daerah di Kotawaringin Barat tahun 2010.

Penangkapan tersebut mendapatkan perlawanan dari sejumlah elemen masyarakat, terutama para penggiat antikorupsi. Mereka mendatangi Gedung KPK untuk menyampaikan dukungan moral, dan mendesak Polri membebaskan Bambang. Dini hari, Polri pun membebaskan Bambang.

Terkait kasus ini, Jokowi meminta KPK dan Polri menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan. Ia pun meminta proses hukum berjalan secara obyektif. Jokowi juga meminta agar tidak terjadi gesekan antara KPK dan Polri dalam menjalankan tugas masing-masing. Pernyataan ini disampaikan Jokowi setelah bertemu dengan Ketua KPK Abraham Samad dan Badrodin di Istana Bogor, Jumat.