Konflik Internal Golkar
Kubu Netral di Golkar Tawarkan Munas Rekonsiliasi untuk Dua Kubu
Politisi Golkar Hajriyanto Y Thohari mengatakan, rekonsiliasi amat penting untuk menyelamatkan Partai Golkar yang kini di ambang kehancuran.
POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Para politisi partai Golkar yang berada dalam posisi netral menginginkan agar kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono yang masih terus berseteru, untuk segera melakukan rekonsiliasi.
Politisi Golkar Hajriyanto Y Thohari mengatakan, rekonsiliasi amat penting untuk menyelamatkan Partai Golkar yang kini di ambang kehancuran.
Dia meyakini, tidak ada lagi cara yang bisa dilakukan untuk Partai kebaikan Golkar, kecuali kedua kubu bersatu.
"Sekarang caranya tinggal satu, dilakukan penyelesaian menyeluruh melalui langkah islah atau rekonsiliasi. Dan satu-satunya jalan adalah menggelar munas rekonsiliasi," kata Hajriyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/12/2014).
Hajriyanto mengatakan, munas yang bersifat formal dan legallah yang bisa mempersatukan kembali kedua kubu secara sah dan tanpa perdebatan. Dia khawatir, jika penyelesaian konflik dilakukan dengan cara selain munas, akan kembali terjadi konflik dan perdebatan di dalamnya.
"Forum formal, konstitusional dan official ya itu adalah munas," ujarnya.
Hal serupa disampaikan politisi Partai Golkar lainnya, Taufik Hidayat. Menurut dia, tanpa adanya munas rekonsiliasi, kedua belah pihak akan terus-terusan merasa paling benar. Padahal, kata dia, dalam waktu dekat Golkar harus mengikuti kontestasi pilkada di tiap daerah.
"Jalan yang bisa ditempuh dalam waktu yang singkat memang hanya munas rekonsiliasi," ucapnya.
Golkar mengalami dualisme kepemimpinan setelah kubu Aburizal dan kubu Agung Laksono mengadakan munas masing-masing. Menkumham sebelumnya mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM menyimpulkan untuk mengembalikan penyelesaian dualisme kepemimpinan Golkar ke internal partai tersebut.
Pemerintah menilai bahwa munas yang digelar dua kubu di internal Golkar adalah sah. Akhirnya, kepengurusan Golkar yang diakui pemerintah saat ini adalah kepengurusan lama yang di dalamnya mencatat Aburizal Bakrie, Agung Laksono, dan Priyo Budi Santoso sebagai pengurus.