Menko Polhukam: Saya Hanya Mengingatkan, Bukan Melarang

POS KUPANG.COM, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menolak disebut mengintervensi penyelenggaraan Munas Partai Golkar pada 30 November-3 Desember 2014 di Bali. Tedjo merasa hanya mengingatkan agar Golkar tidak menggelar Munas di Bali pada musim wisatawan berkunjung, November-Desember. Terlebih lagi, menurut Tedjo, saat ini tengah terjadi konflik di internal Golkar.

"Hal inilah yang saya ingatkan kepada mereka itu untuk berhati-hati dalam melaksanakan musyawarah nasional di Bali. Kalau pun toh dilaksanakan di tempat lain, yang sepi, yang tidak ada orang, silakan saja, saya enggak ada masalah. Siapa yang bertanggung jawab nanti kalau saya tidak mengingatkan sebagai Menko Polhukam, ya salah juga. Tapi, kalau saya mengingatkan kok dianggap bersalah?" kata Tedjo di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa (26/11/2014).

Tedjo juga mengaku tidak bermaksud untuk melarang penyelenggaraan Munas Golkar di Bali. Ia mengaku tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Polri agar melarang Golkar menggelar Munas di Pulau Dewata tersebut.

"Di mana saya mengatakan saya melarang? Saya hanya mengingatkan, mengimbau, dan menyarankan. Itu adalah tugas saya dalam rangka untuk kepentingan nasional yang lebih besar daripada kepentingan kelompok-kelompok tertentu," sambung dia.

Politikus Partai Nasdem ini khawatir Munas Golkar di Bali akan diwarnai bentrokan fisik, seperti yang terjadi saat pleno persiapan Munas di DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (26/11/2014) sore kemarin. Terlebih lagi, ribuan orang diperkirakan datang menghadiri Munas tersebut.

"Dengan dimajukannya ini 30 November, tadinya kan 15 Januari, ini ada dua kubu nih yang tidak setuju. Mungkin saja mereka akan datang ke sana sehingga terjadi keresahan-keresahan seperti itu. Itu prediksi-prediksi saya. Itu perlu diungkapkan, kalau kita diam saja, terjadi sesuatu, saya tidak mengingatkan, itu juga tidak benar," tutur Tedjo.

Menurut Tedjo, ia akan melakukan hal yang sama jika ada partai lain yang berniat menggelar hajatan besar di Bali pada akhir tahun.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai pernyataan Tedjo mengenai Munas Golkar berlebihan dan terlalu jauh mencampuri urusan internal partai politik.

Tedjo sebelumnya meminta aparat kepolisian untuk tidak memberikan izin pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali pada 30 November 2014. Menurut Tedjo, pemerintah lebih memilih untuk menjaga nama baik Indonesia, mengingat Bali merupakan tujuan pariwisata utama bagi turis asing. Kisruh di Partai Golkar, menurut Tedjo, dikhawatirkan akan berdampak terhadap pariwisata di Bali.