Megawati, Surya, dan Wiranto Tak Masuk Kabinet Jokowi

POS KUPANG.COM, JAKARTA - Ketua Umum dari tiga pertai pendukung pasangan calon presiden-wakil presiden Jokowi - JK dipastikan tidak akan masuk kabinet.

Mereka adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. Mengenai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PKPI Sutiyoso, belum dapat dipastikan.

"Kalau Muhaimin, akan ada pembicaraan antara dia dan Jokowi. Ini soal pembagian tugas, kemampuan manajerial, dan konteksnya agar fokus bekerja," ujar Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo di Gedung Bidakara, Jakarta, Rabu (13/8).

Namun Tjahjo Kumolo tak mampu menjamin kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak diisi pengurus aktif dari partai pendukung. Menurut Tjahjo, pemilihan menteri menjadi hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahannya nanti.

"Fokus utama anggota kabinet adalah menjadi pembantu presiden. Soal rangkap jabatan (di partai), saya kira harus ada hal-hal yang dibicarakan," kata Tjahjo.

Tjahjo menegaskan PDI-P belum menyiapkan figur-figur yang akan diusung ke dalam pemerintahan Jokowi-JK. Ia menyampaikan, pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih dan partai memberi kepercayaan penuh selama rekrutmennya menggunakan tolok ukur yang jelas.

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan keinginannya agar menteri-menterinya terpilih harus melepas jabatan posisi sebagai pengurus partai politik. Jokowi mengatakan, sejumlah kandidat menteri tersebut saat ini masih digodok.

Tjahjo Kumolo mengatakan penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih Joko Widodo. "Siapa yang ditugaskan nanti untuk di pemerintahan kita lihat kebutuhannya apa, siapa yang cocok di sana," kata Tjahjo.

Tjahjo mengungkapkan Jokowi akan mempertimbangkan figur yang dianggap layak masuk kabinet. Pertimbangan yang dipilih Jokowi melihat rekam jejak pendidikan, kemampuan pengelolaan manajemen dan kesiapan menjadi bagian dari kabinet kerja.

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan PDIP sekalipun mengusung Jokowi, tidak akan ikut campur dalam penyusunan kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Penyusunan kabinet Jokowi-JK baru akan dilakukan setelah pelantikan presiden terpilih. Saat ini, pasangan calon presiden - cawapres Prabowo Subianto - Hatta Rajasa masih menggugat putusan KPU yang memenangkan Jokowi - JK.

"Kami sudah serahkan sepenuhnya itu hak capres terpilih. Apakah itu cocok atau tidak setelah nanti pelantikan," katanya.

Sementara itu, Ketua DPP Hanura Syarifuddin Sudding mengatakan partainya menghargai dan setuju terhadap kebijakan presiden terpilih jika menteri dalam kabinet Jokowi-JK nantinya melepas jabatan di partai politik.

"Iya kita, menghargai itu dan kami sangat setuju. Ketika menteri-menteri yang masuk ke dalam kabinet Jokowi-JK, nanti itu tidak berbaju partai, karena itu nanti akan syarat akan berbagai macam kepentingan," kata Syarifuddin.

Anggota Komisi III DPR ini membandingkan gagasan ini dengan kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sebagian besar diduduki oleh para petinggi parpol. "Contoh kasus dalam kabinet SBY seperti itukan (menteri menjabat kepengurusan di partai). Dan itu menjadi pertimbangan akan membuat kabinet Jokowi-JK tidak akan efektif nantinya," katanya.

Dengan kata lain, kata dia, Partai Hanura berharap Jokowi lebih mementingkan kepentingan rakyat dari pada parpol untuk membentuk kabinet yang benar-benar profesional. Selain itu, Syarifuddin menampik jika pola seperti ini akan menghilangkan peran dan fungsi parpol.

"Saya kira tidak seperti itu, partai politik itu juga ada di parlemen. Tidaklah semata-mata masuk ke dalam struktur pemerintahan," ujar dia. Hingga saat ini, Partai Hanura, imbuh dia belum mengusulkan nama calon menteri pada Jokowi. (tribunnews/fer)