John: Kami Pertaruhkan Nurani

Penegasan ini disampaikan Ketua KPU Propinsi NTT, John Depa, kepada wartawan di Kantor KPU NTT, Rabu (20/3/2013) siang. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya informasi bahwa KPU terindikasi melakukan pelanggaran.

Menurutnya, yang harus dibangun itu adalah trust (kepercayaan). Karena hanya dengan rasa saling percaya bisa memungkinkan semua proses ini menjadi optimal.

"Kalau saya sebagai ketua tidak bisa menjamin, itu berarti bahwa saya mengetahui bahwa itu ada (pelanggaran). Tetapi apabila masyarakat,  siapa pun dia, mengetahui ada pelanggaran dan ada bukti-bukti kuat, maka kita dorong supaya bisa diproses. Itu bentuk komitmen kami yang paling kuat. Kami juga mempertaruhkan nurani dan martabat diri. Dua hal itu yang harus dipertaruhkan habis-habisan," tegasnya.

Tentang adanya dugaan upaya KPU mengatur data atau bahkan menahan data sehingga terkesan ada pasangan calon yang unggul, John mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi karena data yang dipublikasikan merupakan data yang diperoleh dari KPU kabupaten/kota.

"Kalau dari kabupaten seperti apa, itu yang kita sampaikan ke publik. Publik juga mestinya tidak boleh menuntut itu karena harus menghormati proses di tingkat bawah. Bahwa ada satu niat menahan data supaya ada kepentingan menonjolkan salah satu pasangan, itu sama sekali tidak," katanya.

John menegaskan kembali bahwa proses penghitungan yang dilakukan oleh KPU Propinsi NTT sejak hari pertama hingga hari ini (kemarin) tidak bisa dijadikan dasar atau rujukan karena ada proses rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat penyelenggara paling bawah.

"Tidak bisa ini dijadikan dasar karena kita menghormati proses rekapitulasi. Proses ini  telah saya tegaskan dari awal bahwa untuk memenuhi rasa ingin tahu masyarakat yang tinggi pasca pemungutan suara. Dan, kita terbuka, transparan. Ini harus didudukkan dalam suatu relasi yang fair," katanya.

Ditanya soal tingkat partisipasi pemilih dalam pilgub NTT kali ini, John mengaku belum bisa diketahui karena data yang masuk saat ini barulah data perolehan suara masing-masing pasangan calon. Sehingga belum bisa diketahui berapa tingkat partisipasi pemilih.

"Dari kabupaten dan kota hanya mengirimkan hasil perolehan pasangan calon. Memang kami sedikit mempunyai sedikit acuan itu kalau kita merujuk pada tingkat partisipasi pemilih  pada pemilu lalu itukan 80-an persen. Kita mengejar sampai pada tingkat itu. Tapi nanti kita lihat faktanya seperti apa," tutur John.

Tentang beberapa daerah yang tingkat partisipasi pemilihnya rendah, Jhon mengaku belum bisa memastikan penyebabnya.

"Kami belum bisa mengatakan bahwa rendah atau tinggi karena fakta itu belum bisa kita temukan secara utuh. Karena nanti pada waktu rekapitulasi baru diketahui semuanya. Dari situ baru kita bisa menggatakan bahwa ada yang tidak menggunakan hal pilihnya, dari situ baru kita cari apa penyebabnya," jelasnya.  

STORY HIGLIHGTS
---------------------------
* Hormati Proses di Tingkat Bawah
* Pelanggaran Harus Diproses
* 27 Maret Pleno Terakhir