Pengadaan Barang- Jasa Rawan Korupsi

RUTENG, Pos Kupang.Com--- Hasil penyelidikan terhadap sejumlah item proyek pengadaan barang dan jasa  lingkup Pemda Manggarai dan Manggarai Timur ditemukan penyimpangan dalam item pengadaan barang dan jasa. Modus operandinya sangat beragam, dilakukan jajaran panitia atau pengusaha.

Karena itu, fokus pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada dua wilayah ini dengan menyelidiki secara khusus sejumlah item kegiatan pengadaan barang dan jasa yang rawan korupsi. "Hasil penyelidikan sejumlah kasus penyimpangan sering terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Penyimpangan terjadi disengajakan dengan berbagi alasan.

Karena itu, tekad Kejari Ruteng adalah memberantas mafia kasus proyek pengadaan barang dan jasa," tegas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ruteng, Gembong Priyanto, kepada wartawan, Kamis (9/12/2010). Dia dimintai komentar terkait tekad Kejari Ruteng di tahun 2011.

Menurutnya, sektor-sektor yang dinilai rawan penyimpangan menjadi fokus Kejari Ruteng. Sebab beberapa indikator adanya penyimpangan proyek pengadaan barang dan jasa terukur dalam penyelidikan selama ini.

Karena itu, siapa pun yang mengelola keuangan negara harus mengikuti mekanisme dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Jika lalai dan ceroboh, serta mudah terbius  godaan, maka cepat atau lambat akan terjerat hukum.

"Semangat Kejari Ruteng untuk berantas KKN di dua wilayah kerja ini tidak akan surut. Kita akan tingkatkan prestasi yang sudah dicapai selama ini. Karena itu, kasus-kasus tindak pidana korupsi yang belum tuntas akan segera dituntaskan," tegasnya.

Priyatno yang didampingi  Kasi Pidsus, Eka Dharmawan, SH, dan Kasi Intel, MT Hutagaol, SH, mengatakan, sesuai investigasi yang dilakukan secara nasional ditemukan banyak penyimpangan anggaran negara.  Item kegiatan pengadaan barang dan jasa paling menonjol terjadi penyimpangan.

Menyikapi rekomendasi investigasi itu, maka Kejari Ruteng akan memberikan perhatian khusus pada item kegiatan itu. Dia merincikan, selama tahun tahun 2010  untuk wilayah Manggarai dan Manggarai Timur  pihaknya telah menangani 11 kasus korupsi dari item pengadaan barang dan jasa. "Perkembangan kasus sampai saat ini sedang dalam proses hukum, dan ada yang sudah divonis," tegasnya.

Kasi Pidsus, Eka Dharmawan, menambahkan, ada 11 kasus  di mana berkas setiap tersangka/terdakwa dipisahkan sesuai peran dan fungsi. Dalam satu kasus dugaan tindak pidana korupsi, berkas perkaranya bisa dipisahkan menjadi tiga atau empat berkas. (lyn)