Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae SoI : Penyusunan APBD Harus Transparan
Menurut Josef, sosialisiasi itu penting sebagai momentun dalam pengeloaan keuangan daerah di tahun mendatang.
Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae SoI : Penyusunan APBD Harus Transparan
POS-KUPANG.COM|KUPANG - Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef A. Nae Soi mengatakan, penyusunan APBD harus transparan. Selain transparan juga harus memenuhi tiga dimensi, yakni dimensi yakni dimensi ideal, realistis dan dimensi fleksibilitasi.
Josef Nae Soi menyampaikan hal ini pada acara acara sosialisasi Peraturan Mendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 yang berlangsung di Hotel Aston, Jalan Timor Raya, Senin (1/7/2019).
Hadir pada acara ini Staf ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Kemendagri, Didik Suprayitno, Sekda NTT, Ben Polo Maing, para pimpinan DPRD kabupaten dan kota , Sekda kabupaten dan kota serta undangan lainnya.
Menurut Josef, sosialisiasi itu penting sebagai momentun dalam pengeloaan keuangan daerah di tahun mendatang.
• Sopir Pribadi Jokowi-Gibran Tewas Kecelakaan Tergilas Truk, Begini Fakta dan Kronologis Kecelakaan
• Menyambut HUT ke-68, Paroki Sang Penebus Wara Waingapu Gelar Turnamen Bola Voli Antar Umat Beragam
• Kecelakaan Lali Tewaskan Istri Mantan Sopir Jokowi di Solo, Begini Kronologinya
"Untuk mewujudkan pengelokaan keuangan daerah yang transparan,akuntabel dan partisipatif .
Program harus benar yang bermanfaat sehingga alokasian anggarannya juga tepat," kata Josef.
Karena itu, lanjutnya, penentuan skala prioritas menjadi kata kunci dalam pengalokasian keuangan daerah.
"Anggatan harus dialokasikan secara baik dan benar ,tertib dan taat pada aturan.
Prinsip efisiensi perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah," katanya.
Dia mengharapkan penyusuan anggaran dilakukan secara filosofis dengan otiga dimensi,yakni dimensi ideal, realistis dan dimensi fleksibilitasi .
"Penyusunan anggarab harus fokus pada output dan outcome sehingga dirasakan benar oleh masyarakat.
Anggaran juga harus berbasis kinerja dan semua yang terlibat harus miliki kesamaan persepsi," ujarnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)
