Rakorda PPPA 2019, Pribudiarta : Seandainya Semua Orang Melek dan Sadar Gender

Rakorda PPPA 2019, Pribudiarta : Seandainya Semua Orang Melek dan Sadar Gender

POS-KUPANG.COM|KUPANG -- Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan, manusia Indonesia memang sudah seharusnya melek dan sadar betapa kesetaraan gender dan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dapat membawa lebih banyak keuntungan bagi Indonesia, yakni kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik.

Pribudiarta menyampaikan hal ini pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PPPA Tahun 2019 yang berlangsung di Hotel On The Rock, Jalan Timor Raya, Kota Kupang, NTT, Rabu (26/6/2019).

Menurut Pribudiarta, semua elemen masyarakat harus paham mengenai gender dan posisi kesejahteraan manusia di suatu wilayah dibanding wilayah lainnya, yakni meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang memastikan apakah ada kesenjangan antara pembangunan manusia perempuan dan manusia laki – laki, Indeks Pembangunan Gender (IPG),yakni bagaimana tingkat partisipasi perempuan berada dalam ruang publik dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

• Benni Aguscandra: Perumahan di Atap Thamrin City Dibangun Sebelum Jokowi Gubernur DKI

• Wabup Djafar Pimpin Sertijab Camat Lio Timur

• Wabup Ende Minta ASN Untuk Bekerja Secara Profesional

“Tidak ada yang boleh tertinggal dalam Pembangunan Nasional. Jika ada satu kelompok yang tertinggal, utamanya kaum perempuan dan anak, maka negara ini akan kehilangan kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Oleh karenanya, kita harus memastikan tingkat kesejahteraan antara kaum perempuan dan kaum laki – laki di seluruh wilayah Indonesia bisa tercapai. Penting bagi kita semua untuk memahami 3 ukuran untuk mengetahui tingkat kesejahteraan manusia, yakni IPM, IPG dan IDG,” kata Pribudiarta.

Pribudiarta mengatakan, lebih rendahnya capaian kualitas hidup perempuan daripada laki - laki ditandai dengan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia pada tahun 2015 yang masih berada pada angka 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup.

Dikatakan, pada bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, perempuan juga masih terbelenggu budaya dan norma yang menempatkan mereka pada pekerjaan rumah atau domestik dibanding pekerjaan sektor publik.

"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2017 perempuan berada di angka 50,89, sementara laki- laki 82,51. T

• Pangeran William Mengaku Tak Keberatan Jika Anaknya Menjadi Gay

• Dinas Koperindag Lembata Gelar Pelatihan Manajemen Keuangan Koperasi, Ini Tujuannya

• Syarief Abdurachman, Atlet Kempo Sumba Timur Rebut Emas di Kejuaran POPDA IV NTT

idak sampai di situ, ketika perempuan memutuskan untuk bekerja di sektor publik, mereka dihadapkan oleh kebijakan yang tidak responsif gender, seperti diskriminasi saat proses penerimaan pegawai hingga perbedaan upah tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan," katanya.

Lebih lanjut dikatakan, tidak bisa dipungkiri bahwa akar dari permasalahan tersebut adalah tingkat drop out kaum perempuan di tingkat Sekolah Dasar (SD) yang tinggi karena perempuan harus berumah tangga, rendahnya pendidikan orang tua tentang pentingnya pendidikan dan apresiasi masyarakat.

Karena itu, menurut Pribudiarta, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi penting agar memastikan kaum perempuan tetap duduk di bangku sekolah.

"Adanya perbedaan pembangunan gender yang masih terjadi antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) juga menjadi fenomena yang harus menjadi fokus bersama. Peringkat IPG pada 2018 tertinggi mayoritas ditempati oleh provinsi-provinsi di KBI, yakni Sulawesi Utara, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta," ujarnya. Dikatakan, tiga provinsi dengan capaian IPG terendah adalah Kalimantan Timur, Papua Barat dan Papua.

• Dinas Koperindag Lembata Gelar Pelatihan Manajemen Keuangan Koperasi, Ini Tujuannya

• Jaksa KPK Anggap Romahurmuziy Terlalu Terlibat Teknis Seleksi Jabatan di Kemenag

Sitepu juga menuturkan, bahwa penerapan kesetaraan gender dan strategi PUG demi menghapus diskriminasi gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah permasalahan lintas bidang, lintas sektor dan lintas wilayah.

"Penyelesaianya tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat, tetapi juga perlu melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, termasuk lembaga masyarakat dan swasta, dalam bentuk kemitraan dan kerjasama serta mengacu pada koridor pembagian kewenangan antara pusat dan daerah," ujarnya.

• Sellha Penyapu Jalan Jakarta yang Viral Karena Cantik Ditabrak Sepeda Motor Lawan Arah Saat Bertugas

• Semarakan HUT ke 68, IBI Kabupaten Kupang Gelar Aneka Kegiatan

Asisten Administrasi Umum Serda Provinsi NTT, Kosmas. D Lana,S.H mengatakan salah satu solusi permasalahan tersebut adalah agar para kepala daerah melibatkan basis PUG ke dalam rencana kebijakan dan anggaran wilayahnya masing – masing.

"Kita berharap agar Kemen PPPA bisa melakukan koordinasi dengan kementerian / lembaga pusat lainnya agar mendukung Provinsi NTT untuk mewujudkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pemberdayaan Perempuan," kata Kosmas.

Menurut Kosmas, hal ini bisa menekan angka perdagangan orang dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)