VIDEO: Tahu Banyak Soal Kasus 3 Mega Proyek di NTT, TPDI NTT Kritisi Kinerja TP4D Kejati NTT

VIDEO: Tahu Banyak Soal Kasus 3 Mega Proyek di NTT, TPDI NTT Kritisi Kinerja TP4D Kejati NTT

POS-KUPANG.COM - VIDEO: Tahu Banyak Soal 3 Mega Proyek di NTT yang Mangkrak, TPDI NTT Kritisi Kinerja TP4D Kejati NTT. 

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) NTT, Meridian Dewanta Dado, SH mengatakan, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi maka Kejaksaan Agung berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor KEP-152/A/JA/10/2015, yang selanjutnya secara teknis didetailkan dengan Instruksi Jaksa Agung RI nomor INS-001/A/JA/10/2015 membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4).

"Sedangkan di lingkup daerah kemudian dibentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Pembagian penugasannya yaitu TP4 Pusat berkedudukan di Kejaksaan Agung RI, TP4D Kejaksaan Tinggi berkedudukan di tingkat provinsi, dan TP4D Kejaksaan/Cabang Kejaksaan Negeri berkedudukan di tiap wilayah kota atau kabupaten," kata Dado kepada POS-KUPANG.COM, Selasa (21/6/2019) melalui pesan WA.

• VIDEO: Koordinator TPDI NTT Ungkap Dugaan Korupsi Pada 3 Mega Proyek di NTT, Seperti Apa?

• VIDEO: Mau Sejahtera, Jokowi Bilang Masyarakat NTT Mesti Punya Satu Hal Ini, Apa Ya?

• VIDEO: Wagub NTT, Josef Nae Soi dan Warga NTT Yakin Jokowi Jadi Presiden RI 2019-2024, Ini Alasannya

• VIDEO: Peryataan Menggelitik, Wagub NTT, Josef Nae Soi Kepada Presiden Jokowi

Dado menjelaskan, seperti halnya tugas dan fungsi TP4 Pusat, maka   juga mempunyai sejumlah tugas dan fungsi. 

Pertama, Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/ preventif dan persuasif baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing;

Kedua, Memberikan penerangan hukum dilingkungan Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara;

"Ketiga, Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir," jelas Dado.

Keempat, Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya

• VIDEO: Pastor, Pendeta dan Ustad Bagi-Bagi Takjil untuk Pengendara Kendaraan di Lembata NTT

• VIDEO: Ende Hasilkan Produk Beras Mautenda Dan Ekolete, Begini Kata Bupati Ende, Marsel Petu

Kelima, Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan;

Keenam, Melaksanakan penegakkan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara;

"Oleh karena tugas TP4 ditingkat pusat dan TP4D di daerah-daerah tersebut lebih banyak bersifat upaya-upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi sehingga manakala telah terjadi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam proyek-proyek pengadaan barang dan jasa milik pemerintah yang dikawal oleh TP4 Pusat atau TP4D, maka sangat wajarlah apabila TPDI menilai kinerja tim tersebut dalam mengawal upaya pencegahan korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya atau bahkan tidak sesuai lagi dengan maksud pembentukannya," jelas Dado.

Dado menyesalkan karena munculnya kasus mangkraknya 3 mega proyek di Provinsi NTT.

Yakni Pertama, Proyek Pembangunan Gedung NTT Fair Tahun Anggaran 2018 di Lasiana - Kota Kupang senilai Rp 31,13 miliar yang dikerjakan oleh PT Cipta Eka Puri,

• VIDEO: Cara Unik Warga, Tokoh Masyarakat, Pengurus Parpol di Kabuaten Lembata NTT Tolak People Power

• VIDEO: Sepeda Motor Yamaha Mio Ludes Terbakar Saat Dikendarai, Begini Nasib Pengendaranya

• VIDEO: Cara Unik Warga, Tokoh Masyarakat, Pengurus Parpol di Kabuaten Lembata NTT Tolak People Power

Kedua, Proyek Pembangunan Monumen Pancasila Tahun Anggaran 2018 di Desa Nitneo - Kabupaten Kupang senilai Rp 32 miliar yang dikerjakan PT. Erom dan