Sandiaga Sebut Politik Uang Masif di Pilpres, Tapi Sulit Cari Buktinya

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyebut politik uang masif pada Pemilihan Ppresiden 2019.

Editor: Alfred Dama
KOMPAS.com/Ihsanuddin
Sandiaga Uno saat membuka acara bertajuk Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019). 

Sandiaga Sebut Politik Uang Masif di Pilpres, Tapi Sulit Cari Buktinya

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyebut politik uang masif pada Pemilihan Ppresiden 2019.

Namun, di sisi lain, Sandiaga mengaku praktik politik uang ini sulit untuk dibuktikan.

Hal tersebut disampaikan Sandiaga saat berpidato di acara 'mengungkap fakta-fakta kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

"Kami juga mencium politik uang yang sangat tajam. Salah satu orang penting tim kampanye nasional pasangan calon 01 tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan barang bukti ratusan ribu amplop berisi uang. Diketahui amplop itu akan digunakan untuk serangan fajar," kata Sandiaga.

"Ini adalah puncak gunung es politik uang yang kelak mencederai demokrasi kita, betul?" sambung Sandiaga.

Sandiaga tak menyebut siapa sosok yang ia maksud. Namun sebelumnya KPK menangkap politisi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso dengan barang bukti 400.000 amplop berisi uang.

Kendati demikian, hingga kini sidang kasus yang menjerat Bowo Sidik belum dilakukan.

Selain menyinggung kasus itu, Sandiaga juga mengaku pihaknya mendapat laporan mengenai praktik politik uang di berbagai penjuru Tanah Air, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Bahkan, ia menuding aparat pemerintah dan keamanan turut terlibat.

"Masyarakat disuguhi banyak cerita, bagaimana gelombang tsunami amplop politik uang yang dikawal oleh aparat pemerintah, bahkan aparat keamanan, telah menghancurkan sendi-sendi demokrasi kita," kata Sandi.

Menurut Sandiaga, praktik politik uang telah membuat rakyat sebagai pemilik kedaulatan dibuat terlena.

"Di sana sini kami mendengar laporan bagaimana kepala desa kepala pemerintahan dipaksa menggerakkan (aparat) pemerintah untuk memilih paslon tertentu dengan ancaman tindakan hukum," tambah dia.

Kendati demikian, Sandiaga mengakui berbagai praktik kecurangan itu sulit dibuktikan.

Pada acara itu, tim BPN juga tidak memaparkan bukti-bukti terkait politik uang seperti yang disinggung Sandiaga.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved