Perda Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu NTT Jadi Rujukan

Perda Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi NTT Jadi Rujukan

Perda Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu NTT Jadi Rujukan
Karina KWI untuk POS- KUPANG.COM
Para pemateri sedang menepatkan material saat Diskusi Rancangan Perda Pengelolaan DAS Terpadu Provinsi NTT di Hotel Sotis Kupang pada Kamis (11/4/2019). 

Perda Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi NTT Jadi Rujukan

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Peraturan Daerah ( Perda) NTT Nomor 5 tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu merupakan peraturan daerah yang kini telah menjadi rujukan perda sejenis di berbagai daerah di Indonesia.

Dan melalui Perda ini, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) patut berbangga karena NTT adalah provinsi pertama yang berhasil menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu.

Massa Pendukung Jokowi-Maruf di Stadion Utama GBK Disirami Air agar Tak Kepanasan

Demikian rilis yang diterima POS-KUPANG.COM dari Panitia Diskusi Rancangan Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu (13/4/2019).

Provinsi NTT, sebagaimana diungkapkan dalam rilis, juga sudah berhasil membuat Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang terletak di DAS Benanain (tahun 2010), DAS Noelmina (tahun 2011), DAS Kambaniru (tahun 2012), dan DAS Aesesa (tahun 2013). RPDAST tersusun karena kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTT, pemerintah pusat, dan mitra kerja pembangunan lainnya yang tergabung dalam Forum DAS Provinsi NTT.

Polisi Ungkap Kasus Mayat Dalam Koper, 2 Pelaku Ditangkap di Lokasi Berbeda, Berikut Faktanya

Namun saat ini, banyak pasal pada Perda Nomor 5 tahun 2008 ini tidak bisa berlaku lagi. Hal ini karena dasar-dasar hukum penyusunan perda tersebut telah mengalami perubahan. Beberapa perubahan dasar hukum yang telah berubah menyebabkan tingkat kewenangan pengelolaan DAS ditarik ke wilayah Provinsi sementara dalam banyak pasal Perda DAS Nomor 5/2008 kewenangan dilakukan di tingkat kabupaten.

Kewenangan pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi saat ini menjadi kewenangan Provinsi. Pengalihan kewenangan ini, tentunya berdampak pada jumlah dan luasan wilayah pengelolaan DAS yang harus ditangani Pemerintah Provinsi NTT yang merupakan provinsi dengan wilayah kepulauan. Jumlah DAS yang harus dikelola sangat banyak yaitu 3700 buah DAS yang tersebar pada 22 Kabupaten/Kota dan sebagian besar diantaranya tergolong sebagai DAS berukuran kecil sampai dengan sangat kecil, sehingga banyak DAS yang hanya berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.

Setelah lebih dari 11 tahun usia Perda No.5/2008 tersebut, beberapa penyesuaian harus dilakukan.

"Dari sisi substansi, Perda No.5/2008 memandang DAS sebagai suatu kesatuan ekosistem yang berada pada matriks daratan yang luas, seukuran pulau besar. Padahal terdapat perbedaan sifat dan karakteristik DAS antara DAS dalam wilayah kepulauan berukuran kecil dan sedang dengan DAS berada pada pulau besar. Terdapat perbedaan signifikan antara pola pengelolaan ekosistem hulu-tengah-hilir di DAS besar dan di DAS kecil-sedang," jelas Ludji Michael Riwu, Ketua Forum DAS NTT.

Johan Rachmat Santosa selaku Koordinator Program Yayasan KARINA mengatakan, "Jika pengelolaan DAS Terpadu dimaksudkan guna meningkatkan daya dukung DAS terhadap upaya pembangunan wilayah maka pengelolaan tersebut harus sesuai dengan karakteristik biofisik, sosial budaya dan kelembagaan DAS secara umum. Dengan demikian maka penyesuaian terhadap regulasi sebagaimana yang termuat di dalam maksud diterbitkannya Perda No.5/2008 wajib dilakukan."

Saparis Soedarjanto selaku Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menambahkan bahwa pengelolaan spesifik potensi DAS kepulauan itu sangat memungkinkan.

"Karena sifat pulau yang isolated menuntut kejelian dalam inventarisasi potensi sumberdaya dan masalahnya sehingga memudahkan pengelolaannya. Tinggal bagaimana menggabungkan coastal dengan watershed dalam pengelolaannya," ujar Saparis. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)

Penulis: Ryan Nong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved