Berita Ekonomi Bisnis

Utang di Fintech Ilegal Sama Dengan Utang Di Rentenir

Masyarakat yang melakukan transaksi kredit melalui melalui fintech peer to peer (P2P) lending ilegal sama dengan utang di rentenir.

Utang di Fintech Ilegal Sama Dengan Utang Di Rentenir
Kompas.com
Logo OJK 

POS-KUPANG.COM |JAKARTA - Masyarakat yang melakukan transaksi kredit melalui melalui fintech peer to peer (P2P) lending ilegal sama dengan utang di rentenir.

"Kalau merasa dirugikan (pinjaman online ilegal) ya lapor ke polisi, pasti diproses. Tapi kalau ilegal urusannya seperti utang piutang ke masyarakat biasa. Kalau ngga pakai online kan juga banyak yang seperti itu, di masyarakat ada rentenir. Kalau yang pinjem lari, rentenirnya marah," kata Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan (OJK) Wimboh Santoso di Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Dia menegaskan agar masyarakat berhati-hati dalam melakukan transaksi kredit melalui fintech (P2P) lending.

Wimboh mengatakan, jika ingin melakukan transaksi melalui fintech P2P lending atau pinjaman online, masyarakat harus bisa membedakan antara fintech lending yang ilegal dengan yang ilegal.

Aplikasi ListriQu Untuk Penanganan Gangguan

Sudah Isi SPT PPh Tahunan, WP Lebih Nyaman

Pasalnya, minimnya pengetahuan mengenai legalitas pinjaman online ini telah membuat semakin menjamurnya korban-korban penagihan tak beretika yang dikabarkan dilakukan oleh oknum pinjaman online ilegal.

"Kalau fintech itu bedakan antara yang terdaftar atau tidak terdaftar. Kalau yang terdaftar, kalau ada nasabah yang mempunyai pinjaman kita bisa tahu siapa fintech yang memberikan pinjaman," ujar Wimboh.

Sebab, fintech yang sudah legal atau berada di bawah pengawasan OJK serta menjadi anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah memiliki kode etik atau market conduct yang telah disepakati bersama.

Beberapa kode etik tersebut di antaranya adalah tidak boleh melakukan tidak kekerasan dalam proses penagihan hingga tidak memberlakukan denda yang mencekik.

Selain itu, dia juga mengimbau korban fintech P2P lending ilegal untuk melapor kepada Bareskrim Polri jika dirugikan oleh pinjaman online tersebut. Sebab, pinjaman online ilegal tidak berada di bawah ranah pengawasan OJK. (kompas.com)

Editor: Hermina Pello
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved