Gubernur Khofifah Gratiskan SPP SMA dan SMK, Berlaku Juli 2019, Ini Rinciannya!

POS-KUPANG.COM - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa anggaran untuk biaya operasional sekolah daerah (Bosda) khusus madrasah diniyah akan dicairkan pada awal Maret 2019 mendatang.

Hal itu disampaikan Khofifah setelah menggelar rapat koordinasi dengan empat bupati di kantor Badan Perwakilan Wilayah (Baperwil) Madura, Selasa (19/2/2019).

Menurut Khofifah, Bosda Madin akan diserahkan secara serentak ke beberapa madrasah pada awal Maret mendatang. Penyerahan itu dilakukan bersama empat bupati di daerah masing-masing di Madura.

Ketua umum Pengurus Pusat Muslimat NU ini mengatakan, pembagian anggaran Bosda Madin harus melibatkan beberapa bupati demi membangun sinergitas antara pejabat di tingkat kabupaten dan kota, bersama dengan Pemprov Jawa Timur.

• Ramalan Zodiak Hari Ini, Rabu 20 Februari 2019, Virgo dan Cancer Menangis

• Usai Jebol Gawang Arema, Pemain Persib Bandung Ini Dilarikan ke Rumah Sakit

• Arti 20 Nama Penggemar KPOP, Nomor 18 Meluluhkan Hati

"Saya pastikan bahwa Bosda Madin itu ada dan jumlahnya lebih besar. Saya dan para bupati akan menyerahkan secara simbolis di awal bulan Maret," kata Khofifah.

Selain memberikan Bosda Madin, Pemprov Jawa Timur juga akan memulai untuk menggratiskan biaya pendidikan dari sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) untuk tingkat SMA, MA dan SMK.

Baik yang negeri ataupun yang swasta.

Biaya SPP di sekolah akan ditanggung pemerintah sesuai dengan besaran yang akan disepakati bersama antara Pemprov Jawa Timur dengan para bupati.

"Tiap sekolah SPP-nya tidak sama. Berapa kemampuan yang akan diberikan kepada siswa, nanti akan kami atur. Jika tidak cukup biaya dari pemerintah, maka orangtua yang menanggungnya karena besaran tiap sekolah beda-beda," kata Khofifah.

Penerapan SPP gratis ini akan dilaksanakan pada bulan Juli 2019 ini. 

Khofifah mencontohkan misalnya sumbangan dari Pemprov senilai Rp 150 ribu, lalu, SPP di Surabaya mencapai Rp 200 ribu.

Maka sisanya Rp 50 ribu menjadi tanggungan orangtua murid.

"Misalnya dari bantuan SPP Pemprov, kita ambil contoh katakan seandainya Surat Edaran Gubernur di Surabaya menyebut SPP swasta di Surabaya itu Rp 200 ribu katakan ternyata bantuan SPP-nya dari Pemprov Rp 150 ribu maka orang tua murid masih punya tanggungan Rp 50 ribu," lanjutnya.

Selain SPP, pada tahun ajaran baru 2019 mendatang, seragam siswa juga akan dibantu oleh Pemprov Jawa Timur.

Meskipun ada siswa yang tidak menghendakinya, bantuan seragam tetap akan diberikan kepada mereka sebagai haknya.