Dinas Dukcapil Kota Kupang Sosialisasi Perekaman E-KTP di Mako Brimob NTT, Ini Penjelasannya

Dinas Dukcapil Kota Kupang Sosialisasi Perekaman E-KTP di Mako Brimob NTT

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Dukcapil) Kota Kupang menggelar sosialisasi perekaman E-KTP dan pencetakan akta kelahiran di Markas Komando (Mako) Brimob Polda NTT. Acara ini berlangsung di Aula Mako Brimob Sabtu (9/2/2019).

Hadir pada acara ini, Dansat Brimob Polda NTT, Kombespol Deonijiu De Fatima, S.Ik, S.H dan para pejabat Satbrimobda.

Sementara dari Dinas Dukcapil Kota Kupang, Sekretaris Dinas Dukcapil Kota Kupang, Drs. Agus Ririmase dan sejumlah staf.

• UKAW Kupang Lepas 1.055 Mahasiswa Ikuti KBPM 2019

Hadir pula Ketua Bhanyangkari Cabang Satbrimob Polda NTT, Ny. Endang Deonijiu dan jajaran.

Sosialisasi ini mengambil tema "Perwujudan Dukcapil sebagai sabuk pengaman NKRI dan Abdi Negara dalam pemenuhan hak-hak konstitusional warga Negara Indonesia".

Dansat Brimobda Polda NTT, Kombespol Deonijiu De Fatima, S.Ik, S.H mengatakan, sosialisasi itu sangat bermanfaat bagi seluruh Satbrimobda Polda NTT.

• Manajemen SPBU Oebelo Berikan BBM Gratis Kepada 200 Sepeda Motor dan 100 Mobil

Menurut Deonijiu, pihaknya sangat berterima kasih atas kehadiran Dinas Dukcapil Kota Kupang yang memberi sosialisasi tentang pentingnya identitas diri dan akta kelahiran, khususnya bagi personil Satbrimbobda NTT dan Bhayangkari.

"Dokumen-dokumen tersebut sangat dipelukan dalam pengurusan semua administrasu seperti pengurusan SIM, Paspor, untuk melanjutkan pendidikan dan sebagainya," kata Deonijiu.

Dia mengakui, dengan adanya sosialisasi ini demi mendukung Gerakan Indonesia sadar administrasi.

"Saya harapkan semua personil dan bhayangkari yang belum memiliki data identitas diri baik E-KTP  dan Akta Kelahiran bagi anak dapat mendaftar usai sosialisasi ini," katanya.

Sekretaris Dinas Dukcapil Kota Kupang, Drs. Agus Ririmase mengatakan, segala pengurusan administrasi kependudukan gratis dan tidak dipungut biaya.

"Jadi kalau urus dan ada yang pungut biaya dan saya dapat tahu, yang bersangkutan saya ambil tindakan tegas. Kalau pejabat dukcapil yang ketahuan pungut biaya pengurusan KTP kita beri sanksi dan mengusulkan untuk dipindahkan dari dukcapil. Kalau pegawai PTT ketahuan terima duit maka kita usulkan ke Walikota Kupang untuk diberhentikan," kata Agus.

Dia mengakui, administrasi kependudukan penting karena saat inu semua pengurusan membutuhkan identitas diri. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)