Untuk Pembangunan di NTT, Balai Pengelola Tranportasi Darat Usulkan Rp 300 Miliar
Ada yang diusulkan melalui Balai Pengelola Transprtasi Darat dan kadang melalui pembangunan PDTT juga mereka usulkan. Kita sinkronkan sehingga usulan
Penulis: Lamawuran | Editor: Ferry Ndoen
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ambuga Lamawuran
POS-KUPANG.COM | KUPANG - Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT mengusulkan anggaran pembangunan transportasi darat di wilayah Provinsi NTT ke Kementerian Perhubungan RI sebesar Rp. 300 miliar dalam tahun anggaran 2020.
Karena itu, pihak Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT mengundang seluruh kepala dinas perhubungan baik provinsi maupun kabupaten di NTT untuk melakukan sinkronisasi dan konsolidasi anggaran.
Rapat konsolidasi itu digelar di Hotel Neo by Aston, dari tanggal 6 - 8 Februari 2019.
"Tanggal 13 Februari 2019 ini ada pembahasan RKAKL tingkat kementerian untuk tahun anggaran 2020. Kami akan bawakan usulan pembangunan darat di wilayah NTT. Kita konsolidasi dan sinkronisasi rencana pembangunan bidang darat antara provinsi dan kabupaten di NTT," kata Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT, Syafrin Liputo, kepada POS-KUPANG.COM, sewaktu menggelar Rapat Pembahasan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Perhubungan Darat di Hotel Neo by Aston, Kota Kupang, Kamis (7/2/2019).
Syafrin mengatakan, rapat konsolidasi ini harus dilakukan agar tidak ada tumpang tindih terhadap usulan di pusat.
"Ada yang diusulkan melalui Balai Pengelola Transprtasi Darat dan kadang melalui pembangunan PDTT juga mereka usulkan. Kita sinkronkan sehingga usulan APBN reguler jangan tumpang tindih. Supaya pembangunan di sini menjadi tepat sasaran dan tepat waktu," ujarnya.
Karena itu, menghadirkan para kepala dinas baik provinsi maupun kabupaten di NTT sangat penting.
• Kevin Prinve Boateng Puji Lionel Messi sebagai Pemain Ajaib
"Juga dengan BAPPEDA. Karena ada perencanaan di level provinsi dan kabupaten," terangnya.
Selama ini memang telah ada proposal yang diajukan pihak kabupaten ke kementerian, katanya.
"Dan kami cek kembali dalam rapat ini. Kami akan prioritaskan pada acara ini. Jadi kita urutkan di rapat ini," imbuhnya. (*)
![[FULL] Parpol 'Akali' Rakyat Pakai Diksi Nonaktifkan Kader dari Kursi DPR, Pakar: Masih Dapat Gaji](https://img.youtube.com/vi/8JfBdOqxz3E/mqdefault.jpg)
