Berita Kabupaten Lembata

Di Kabupaten Lembata, Banyak Kades Tak Mau Simpan Beras Raskin

Selama ini banyak kepala desa yang tidak mau menampung beras yang disalurkan Bulog Lembata untuk warga miskin (beras raskin) di desa tersebut. Padaha

Di Kabupaten Lembata, Banyak Kades Tak Mau Simpan Beras Raskin
Pos Kupang.com/Frans Krowin
Yance Nunang 

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Frans Krowin

POS KUPANG.COM, LEWOLEBA -- Selama ini banyak kepala desa yang tidak mau menampung beras yang disalurkan Bulog Lembata untuk warga miskin (beras raskin) di desa tersebut. Padahal beras sudah didistribusikan ke desa itu.

Hal ini diungkapkan Yance Nunang, sopir yang mendistribusi beras jatah rakyat miskin dari Gudang Bulog di Lewoleba, ketika ditemui Pos Kupang.Com, Senin (4/2/2019).

"Selama ini kami alami hal seperti itu. Kepala desa umumnya tidak mau menampung beras di kantor desa, sebelum beras itu dibagikan kepada masyarakat. Makanya kami terpaksa mencari rumah warga untuk menurunkan beras itu. Ini masalah serius yang harus diatasi," ujar Yance.

Dikatakannya, bila kepala desa menolak menyimpan sementara beras raskin di kantor desa, maka sopir terpaksa meminta bantuan warga agar bersedia menyimpan beras yang disalurkan itu. Namun jika warga juga keberatan, maka sopir terpaksa mencari rumah keluarga untuk menurunkan beras tersebut.

Sebelum Perkosa Anaknya Ayah Di Oebufu NTT Ini Sempat Lakukan Hal Sadis Ini Di Kamar Kost

Setelah menurunkan beras di rumah keluarga sopir, kata Yance, barulah sopir bersama pemilik rumah dan warga di sekitarnya, memanggil warga sasaran agar mengambil beras tersebut. Tapi adakalanya, beras raskin itu terpaksa diturunkan saja di pinggir jalan, baru warga datang mengambilnya.

Ada pun alasan kepala desa menolak menampung beras yang disalurkan itu, kata Yance, adalah kepala desa bersangkutan punya kebijakan yang beda dengan pemerintah di tingkat kabupaten, dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD).

Dinsos PMD, lanjut dia, bersikeras pada keputusan, yaitu warga yang punya nama dalam daftar penerima jatah beras itu, yang memiliki hak menerima beras tersebut. Selain warga bersangkutan, tak diperkenan menerima beras itu karena bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Hal ini, katanya, beda dengan sikap kepala desa. Kepala desa berpendapat, bahwa di desanya ada banyak warga kurang mampu namun tidak terdaftar sebagai penerima jatah beras bulog. Olehnya, beras yang disalurkan itu sebaiknya dibagi merata sehingga biar sedikit, warga yang tak kebagian juga bisa merasakan beras untuk keluarga sejahtera itu.

Perbedaan sudut pandang itu, kata Yance, berdampak terhadap pendistribusian yang dilakukan Bulog. Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah kabupaten atau pun kecamatan agar bisa mengatasi masalah tersebut. Sebab sikap kepala desa itu membuat para sopir kesulitan menurunkan beras padahal mereka sudah mengantarnya sampai di tempat tujuan.

"Kalau ada warga yang tidak kebagian, maka kepala desa harusnya melaporkan itu kepada Dinas Sosial dan PMD supaya memasukan nama warga tersebut sebagai penerima beras bantuan pemerintah. Bukan sebaliknya menyulitkan kami para sopir yang mendistribusi beras itu," ujar Yance. (*)

Penulis: Frans Krowin
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved