NTT Dapat 34 Triliun Dana Pemerintah Pusat

POS-KUPANG.COM - Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp 34 Triliun.

Dana ini merupakan dana APBN untuk NTT. Baik berupa fisik maupun nonfisik.
Anggaran itu juga termasuk alokasi dana desa.

"Alokasi dana desa di NTT ini naik dibandingkan tahun lalu," ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Lydia Kurniawati Christyana saat bertandang ke kantor Pos Kupang, Selasa (15/1/2019).

• Bupati Kamelus Koreksi Juknis Pengelolaan Dana Desa 2019 ! Ini Tujuannya

• Terungkap! Ini Hobi Ekstrem Julie Laiskodat Yang Tidak Pernah Diketahui Publik

• Gagal Ginjal Akut Bisa Terjadi Hanya Dalam Hitungan Jam, Ternyata ini Pemicunya

Untuk tahun 2019 ini, NTT mendapatkan alokasi dana fisik (DAK) sebesar Rp 3,4 triliun dan dana desa sebesar Rp 3,02 triliun.
Dana untuk desa ini naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 2,5 triliun.

Prioritas Peningkatan SDM

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dana desa di tahun 2018-2019 akan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas SDM. Sebab, pada empat tahun sebelumnya, pemerintah telah memprioritaskan dana desa untuk pembangunan infrastruktur.

Hal itu disampaikan Kalla saat memberi sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa beberapa waktu lalu.

"Kalau 4 tahun lalu kita utamakan infrastruktur desa, jalan, jembatan, desa, dan sebagainya. Kemudian tahun berikutnya, sampai sekarang pembangunan masyarakatnya," ujar Kalla.

"Apakah untuk pendidikan, usaha ekonomi desa dan program lainnya yang menyangkut peningkatan kualitas masyarakat kita," lanjut dia.

Karena itu, nantinya penggunaan dana desa akan banyak dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja serta usaha.

Ia mengatakan, sebelum pemerintah memprioritaskan penggunaan dana desa untuk peningkatan kualitas SDM, sudah banyak Badan Usaha Milik Desa yang berkembang.

Menurut dia hal itu menunjukan adanya peningkatan kualitas SDM desa yang berpengaruh pada peningkatan perekonomian desa.

Kalla menambahkan, sedianya program peningkatan kualitas SDM desa suda dilakukan sejak dulu namun intensitasnya berkurang.

"Namun setelah reformasi ini menurun. Sekarang kita tingkatkan lagi sehingga terjadi pembangunan yang memberikan pemerataan yang lebih baik kepada masyarakat kita. Itu lah tentu harapan. Namun tentu banyak hal-hal juga harus diperbaiki," tutur Kalla. (pos-kupang.com/bebet)