Berita Kabupaten TTS

Utang Pemda TTS Rp 88 Miliar Terus Terbawa ke Tahun 2019

Sebagian utang tersebut, sudah dibayarkan melalui APBD perubahan 2018, tetapi sebagian lagi masih terus terbawa hingga 2019.

Utang Pemda TTS Rp 88 Miliar Terus Terbawa ke Tahun 2019
Pos Kupang.com/Dion Kota
Kepala Dinas PKAD Kabupaten TTS, Esterina Banfatin 

Laporan Reporter Pos-kupang.com, Dion Kota

POSKUPANG.COM, SOE – Hingga saat ini Pemda TTS belum melunasi seluruh utang pihak ketiga (rekanan) dengan total Rp 88 Miliar yang terbawa sejak tahun 2012 hingga tahun 2018.

Sebagian utang tersebut, sudah dibayarkan melalui APBD perubahan 2018, tetapi sebagian lagi masih terus terbawa hingga 2019.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( PKAD) Kabupaten TTS, Esterina Banfatin membenarkan jika sebagian utang Pemda TTS kepada rekanan masih belum dibayarkan pada APBD perubahan 2018 lalu.

Ia mengaku, saat ini pihaknya masih melakukan rekapan besaran utang Pemda TTS yang belum dibayarkan dan yang sudah dibayarkan untuk mendapatkan angka pasti besaran utang Pemda TTS saat ini.

" Kemarin per 7 Januari kita sudah keluarkan surat kepada seluruh OPD untuk merakap seluruh pekerjaan yang belum sempat dibayarkan di tahun 2018. Dari rekapan per OPD, kita akan akumulasi untuk mendapatkan total utang kita yang belum dibayarkan. Dari total 88 Miliar, sebagian sudah dibayarkan pada perubahan APBD 2018, tetapi masih ada yang belum terbayarkan," ungkap Esterina kepada pos kupang, Senin ( 14/1/2018) pagi di ruang kerjanya.

Disinggung alasan kenapa masih ada utang yang belum dibayarkan, Esterina menyebut, belum lengkapnya dokumen pembayaran yang diajukan menyebabkan pihaknya tidak bisa membayarkan utang tersebut.

Belum lengkapnya dokumen yang diajukan menunjukan lemahnya kinerja PPK dalam melakukan verifikasi dokumen sebelum mengajukannya kepada Dinas PKAD. Selain itu, lemahnya kontrol dari kepala OPD juga berkontriusi dalam kasus tersebut.

" Kita temukan banyak dokumen pembayaran yang diajukan kepada kita tetapi tidak lengkap. Ini bagaimana kerja PPK dalam melakukan verifikasi dokumen. Belum lagi kita temukan SPM yang belum ditandatangani oleh kepada OPD," jelas wanita berkaca mata ini.

Ketika disinggung kapan akan dibayarkan utang yang tersisa tersebut, Esterina mengatakan, ruangnya ada di APBD Perubahan 2019. Karena dalam APBD induk 2019 tidak dianggarkan.  " Kemungkinan di perubahan mendatang, " sebutnya.

Diberitakan pos kupang sebelumnya, Habis sudah kesabaran yang dimiliki Robert Y Widodo dari CV Chelsy kepada Pemda TTS. Pasalnya, usai mengerjakan proyek peningkatan jalan oepua-boenan-oelet dan ruas jalan tanas pili, Kecamatan Amanuban Timur senilai Rp. 509.522.000 pada tahun 2016, hingga saat ini, Robert hanya menerima pembayaran uang muka senilai 30%.

Padahal, pekerjaan tersebut sudah rampung sejak Desember 2016 silam. Namun, sisa pembayaran senilai Rp 331 juta yang merupakan hak Robert enggan dibayarkan Pemda TTS.

Robert mengaku, sudah bosan mendengar aneka macam alasan yang dilontarkan Pemda TTS terkait pembayaran haknya tersebut. Mulai dari uang Pemda habis, salah hitung pajak, hingga terbaru, terlambat memasukan permohonan pembayaran.

Karena merasa tidak ada etikat baik dari Pemda TTS untuk membayarkan hutangnya, Robert siap membawa masalah tersebut ke rana pidana. Sebagai langkah awal, dirinya sudah melakukan konsultasi dengan Polres TTS terkait masalah utang Pemda TTS tersebut. Dalam waktu dengan dekat, Robert akan memasukan seluruh dokumen terkait pekerjaan proyek 2016 tersebut guna menjadi bukti laporan dugaan penggelapan hutang oleh Pemda TTS. (*)

Penulis: Dion Kota
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved