Berita Kabupaten TTS

Yayasan SSP Siap Jadi Mitra Dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten TTS Periode 2019-2024

Veronika memberikan apresiasi kepada Pemda TTS yang sudah berpartisipasi aktif dalam mengeluarkan produk hukum.

Yayasan SSP Siap Jadi Mitra Dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten TTS Periode 2019-2024
POS KUPANG/DION KOTA
Tim kajian regulasi daerah dari Yayasan SSP, Veronika Ata, SH, M.Hum sedang memaparkan kajian regulasi daerah guna mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten TTS 

POS-KUPANG.COM|SOE – Direktris Yayasan Sanggar Suara Perempuan ( SSP) Kabupaten TTS, Ir. Rambu Atanau Mella menegaskan SSP siap berperan aktif dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kabupaten TTS periode 2019-2024. Oleh sebab itu, Yayasan SPP telah menyiapkan rekomendasi kajian regulasi daerah guna mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten TTS.

Hal ini diungkap Rambu dalam kegiatan evaluasi bentuk pelayanan Yayasan SSP selama tahun 2018 dan penyerahan rekomendasi kajian regulasi daerah kepada Pemda TTS yang diterima secara langsung oleh Plh.

Bupati TTS, Marthen Selan di ruang rapat Sekda TTS, Jumat (21/12/2018) pagi. Sebelum menyerahkan rekomendasi kajian regulasi daerah, lewat tim kajian Yayasan SSP yang terdiri dari Gadrida Djukadna, SH, M. Hum dan Veronika Ata, SH, M.Hum memaparkan kajian regulasi daerah guna mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten TTS.

Pemaparan materi rekomendasi dibawakan oleh Veronika Ata. Dalam materi rekomendasi tersebut, Veronika memberikan apresiasi kepada Pemda TTS yang sudah berpartisipasi aktif dalam mengeluarkan produk hukum.

Keluarga Bahagia Yeskiel Hun Kembali Usai Jalani Operasi Kanker Mulut

Sambut Natal, Telkomsel Berbagi Bersama 5.000 Anak Yatim dan Kaum Dhuafa di 4 Kota

Produk hukum dalam bentuk Perda maupun Perbup guna mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya dalam usaha menekan angka kemiskinan, terwujudnya kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan dalam negara dan antar negera.

Sedikitnya, ada satu 13 Perda, 2 Perbup dan 1 Keputusan bupati yang telah dikeluarkan guna menekan angka kemiskinan, mewujudkan kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan sosial.

Namun berdasarkan hasil kajian tim, ada tiga Perda yang perlu direvisi isinya. Pertama, Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan manusia. Pada pasal terminologi, subjek hukum "barang siapa" dalam korban perdagangan orang harus dimasukan kata "perempuan" sebagai subjek hukum dalam Perda tersebut.

Perda kedua, Perda Nomor 6 Tahun 2015, tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Dan Perda Ketiga yang harus direvisi adalah Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.

" Dari hasil kajian kami, ada tiga Perda yang isinya harus direvisi. Selain Perlu direvisi, Pemda TTS juga perlu melakukan sosialisasi terkait Perda yang telah dikeluarkan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dengan pasti keberadaan Perda tersebut," ungkap Veronika.

Selain merevisi Perda, dalam rekomendasinya, Yayasan SPP juga mendorong Pemda untuk membuka lapangan pekerjaan, membangun balai pelatihan lapangan kerja, menggelar pelatihan teknis untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan pemberian bantuan KUR khusus wanita guna memberdayakan kaum wanita.

Halaman
12
Penulis: Dion Kota
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved