Berita NTT Terkini

Sekar Telkom NTT Tolak Rencana Pemerintah Memberi Kesempatan Asing Berusaha di Bidang Telkom

kebijakan pemerintah di bidang investasi pada empat sektor khususnya TI dan ESDM saat ini sudah sangat liberal. Ia mengatakan, hendaknya pemerintah

Sekar Telkom NTT Tolak Rencana Pemerintah Memberi Kesempatan  Asing Berusaha di Bidang Telkom
Pos Kupang.com/Paul Burin
Ketua Sekar Telkom Dewan Pimpinan Daerah (DPD) NTT, Jarlens Lapabesi 

Laporan Reporter Pos Kupang.com, Paul Burin

POS KUPANG.COM, KUPANG - Serikat Karyawan (Sekar) Telkom Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nusa Tenggara Timur (NTT) menolak rencana pemerintah memberi kesempatan kepada pihak asing untuk melakukan investasi bidang Telkom dan beberapa sektor lain di Indonesia.

"Rencana pemerintah untuk merelaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dengan mengeluarkan 25 bidang usaha dari daftar DNI, salah satunya sektor telekomunikasi dan informasi (TI), energi dan sumber daya mineral (ESDM), kesehatan dan pariwisata untuk Penanaman modal Asing (PMA) agar ditinjau kembali," kata Ketua Sekar Telkom Dewan Pimpinan Daerah (DPD) NTT, Jarlens Lapabesi dalam siaran pers yang diterima Pos Kupang.com, Rabu (5/12/2018).

Jarlens mengatakan, kebijakan pemerintah di bidang investasi pada empat sektor khususnya TI dan ESDM saat ini sudah sangat liberal. Ia mengatakan, hendaknya pemerintah tak perlu tambah lagi bahkan mestinya dikurangi agar kedaulatan bangsa dapat terjaga.

Menurut Jarlens, dengan kepemilikan asing boleh mencapai 67 persen di sektor TI dan 49 persen di sektor energi yang berlaku saat ini sudah sangat terbuka. Mestinya kata dia, dikurangi agar anak negeri masih menjadi pemilik mayoritas di rumahnya sendiri.

Jarles mengatakan, "Kita harus ingat bahwa telekomunikasi dan energi adalah cabang produksi penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak." Jarlens kemudian menyitir Undang-undang Telekomuniasi Nomor 36 Tahun 1999 dan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan demikian.

Implikasi dari hal tersebut kata Jarlens, pemerintah harus memegang kendali atas arah perkembangan dan kepemilikan telekomunkasi dan Energi guna memastikan sumber daya yang terbatas itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Jarlens yang didampingi oleh Wakil Ketua II Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sekar Telkom Kawasan Timur Indonesia (KTI), Ferry Hukubun, mengatakan, bila asing menguasainya maka negara ini tak memiliki kedaulatan. Asing akan merongrong wibawa negara serta tak ada yang menjadi rahasia negara.

Penyadapan kata dia akan selalu terjadi. Strategi pembangunan di negeri ini justru sudah diketahui pihak asing. Karena itu, pemerintah akan banyak mengalami banyak kendala dalam aplikasinya.

Jerlans mengatakan, Sekar belum melakukan aksi protes secara frontal dan masif sebab BUMN Strategis, yakni lembaga yang menghimpun semua BUMN di negeri ini masih melakukan dialog dengan pemerintah.

Intinya kata dia, pemerintah perlu meninjau kembali rencana kebijakan itu. Pemerintah diharapkan berpikir secara matang. Bila asing diberi kesempatan melakukannya di dalam negeri, maka sama nilainya pemerintah menjual kedaulatan negara.
"Semua transaksi informasi data dikuasai asing, misalnya nomor-nomor HP pejabat penting diregistrasi maka persoalannya akan menjadi lain," katanya.

Ia mengatakan, aksi protes ini semata ingin menjaga kedaulatan negara dan kesejahteraan karyawan Telkom di seluruh Indonesia.

Beri Apresiasi
Wakil Ketua II Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sekar Telkom Kawasan Timur Indonesia (KTI), Ferry Hukubun memberi apresiasi kepada pemerintah yang telah membuka ruang diskusi untuk mempertimbangkan masukan dari para stakeholder industri.

Lelaki asal Papua ini mengatakan lagi, dengan memerhatikan pentingnya dua sektor strategis di atas, maka FSP BUMN Strategis meminta kepada Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan kembali rencana relaksasi DNI 100 persen terhadap sektor energi dan telekomunikasi itu.

Jika terpaksa dilaksanakan kata dia, maka kebijakan pemerintah itu sungguh bertentangan dengan amanat konstitusi UUD 1945. Jika demikian maka kepentingan negara justru diabaikan. Sisi kesejahteraan akan mengalami kemunduran. (*)

Penulis: Paul Burin
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved