Volkes Nanis: Pencegahan Perdagangan Orang di NTT Bukan Tanggung Jawab Pemerintah Saja

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pencegahan perdagangan orang di NTT bukan tanggung jawab pemerintah saja, masyarakat terutama keluarga harus harus ikut berpatisipasi melakukan upaya pencegahan perdagangan orang di NTT.

Demikian dijelaskan Volkes Nanis, SH.MH, anggota Satgaspam Bandara El Tari Kupang, kepada POS-KUPANG.COM, Selasa (27/11/2018) malam.

Baca: Distan Nagekeo Sudah Distribusikan Benih untuk Petani

Baca: Kapolres Belu Jamin Stok Minyak Tanah Menjelang Natal Tetap Aman

Baca: Polisi Pantau Harga Pangan Jelang Natal

Baca: DPC PMKRI Cabang Alor Akhirnya Resmi Dilantik

Volkes menerangkan, peran keluarga dan masyarakat sangat penting. "Masyarakat terutama keluarga tentu tau bagaimana situasi di lingkungan mereka. Saya kira kalau mereka mau berkoordinasi dengan elemen terkait, misalnya RT/RW atau lurah, problem perdagangan orang bisa diatasi dengan lebih baik," ungkap Volkes.

Selama bertugas sebagai Satgaspam di Bandara El Tari Kupang, terhitung sejak Agustus 2018 hingga sekarang, dirinya bersama anggota yang lain melakukanan secara ketat keberangkatan para calon TKI.

Terhitung sejak September 2018 hingga November ini, jelasnya, jumlah TKI yang dicekal di Bandara sudah mendekati seribu kepala.

"Yang pasti yang diberangkatkan secara ilegal kita cekal, berkoordinasi dengan Satgasnaker kita beri arahan," ungkapnya.

Baca: Ternyata Ini Penyebab Truk Molen di Bajawa Terbalik

Baca: Ditanya Uya Kuya, Icha Gwen Ungkap Saat Dugem Berdua dengan Gading Marten di Club Malam

Baca: Wah, Hadiah Pakai Mobil Jaguar. Pengusaha Ini Gelar Pernikahan Super Mewah

Ia menilai, kontrol di masyarakat dan pemerintah daerah lemah sehingga para calon TKI bisa sampai lolos ke Bandara.

Ia mengatakan sebagian besar para calon TKI hanya berijazah SD, bahkan ada yang tidak mampu menggunakannya bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Selain itu, lanjutnya, mereka kebanyakan menggunakan KTP palsu (scan) atau KTP milik orang lain. Dari hasil interogasi, kata dia, beberapa TKI yang menggunakan KTP palsu menerangkan bahwa di daerah mereka ada oknum yang melayani pembuatan KTP palsu.

"Nah dari hal seperti ini saja, kita bisa lihat, peran dari setiap elemen sangat diperlukan untuk melakukan pengawasan. Kok bisa ada orang melayani jasa pembuatan KTP palsu," keluhnya.

Ia menyesalkan, ada sanak keluarga atau masyarakat yang justru melakukan perekrutan TKI secara ilegal.

Di sisi lain, kata Volkes, problem lapangan kerja dan ekonomi NTT, masih menjadi kendala mengapa orang NTT beramai-ramai mau bekerja di luar NTT.

Baca: Dicuriga Miliki Kekasih Gelap, Perempuan Ini Hamil dengan Janin Mirip Binatang. Faktanya Miris

Baca: Hi Moms, Keluarga Anda Sering Minum Air Jeruk Nipis? Berhati Hatilah Terhadap 7 Efek Sampingnya

Baca: Benarkah Area Tahi Lalat Bisa Ungkap Keadaan Keuangan Anda? Simak Lima Area Ini

Baca: Terlanjur Jatuh Cinta, Perempuan Ini Kena Tipu Hingga Ratusan Miliar dari Berondong.Begini Kisahnya

Baca: Lima Penyebab Perselingkuhan Pasangan Anda. Yuk Kepoin!

Baca: Seranjang Bertiga, Remaja Ini Hamil 4 Bulan. Tak Disangka Pelakunya Guru Ngaji Cabuli Ponaan Sendiri

Kebijakan pemerintah melakukan moratorium, kata Volkes, bisa meredam perdagangan orang. Akan tetapi, lanjutnya, kebijakan ini perlu disosialisasikan secara baik kepada masyarakat sampai ke pelosok - pelosok.

Tidak hanya itu, masyarakat juga harus diedukasi perihal upaya pencegahan perdagangan orang. "Harus gencar melakukan sosialisasi. Sampai masyarakat benar-benar sadar bahwa perdagangan orang merupakan problem besar yang harus diatasi secara bersama-sama," tegasnya.(*)