Wakil Bupati TTU Minta Mekanisme Pembiayaan Program Berarti Dikaji Ulang! Ini Alasannya

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU-Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Aloysius Kobes, S.Sos meminta agar pemerintah mengkaji ulang mekanisme pembiayaan program bedah rumah tidak layak huni (Program Berarti) di daerah tersebut.

Pasalnya, program yang sangat bagus tersebut mendapat penolakan dari masyarakat penerima manfaat. Hal itu karena penerima program merasa tidak mampu ikut berpatisipasi dalam program berarti tersebut.

Baca: Tren Kecelakaan Lalu Lintas Kota Kupang Meningkat! Ini Penyebabnya

"Saya sudah katakan bahwa program kita ini bagus. Tapi kalau kita libatkan mereka penerima manfaat untuk berpartisipasi, itu yang agak sulit. Karena memang sudah ada yang menolak, karena kalau kita minta kepala keluarga miskin untuk berpartisipasi, ini yang mesti kita kaji ulang," ungkap Aloysius kepada Pos Kuoang di Balai Binmafo, Kamis (1/11/2018) siang.

Menurut Aloysius, sebenarnya pemerintah harus dapat melakukan pengkajian ulang mengenai pembiayaan program berarti tersebut sesuai dengan regulasi tentang pengelolaan keuangan agar dapat dilakukan dengan mekanisme hibah.

"Sehingga masyarakat dapat menerima kunci. Kalau butuh partisipasi, pasti warga mengalami kesulitan. Kita omong ini karena kita dari desa. Kayu jati dimana, balok dimana, pasir, mau muat uang dari mana, jadi harus berikan kepada pihak ketiga sehingga dia menerima kunci," ungkapnya.

Aloysius menyatakan, ketika pemerintah menemukan kesukitan baik secara teknis maupun secara administrasi dalam pelaksanaan program berarti tersebut, segera mencari jalan keluar agar program yang bertujuan baik tersebut dapat dilaksanakan secepatnya.

"Maksud saya ketika kita menemukan kesukitan dilapangan seperti ini ditingkat penerima manfaat seperti tidak mampu mengakut pasir, tidak mampu menyediakan kayu, supaya segera mencari solusi," tegasnya.

Aloysius menambahkan, dirinya meminta agar melakukan kajian ulang terhadap pembiayaan program berarti, karena kemampuan swadaya para penerima program sangat rendah untuk menyukseskan program tersebut.

"Kalau kemampuan swadaya masyarakat baik, mungkin ada yang bisa melakukan pengerjaan sekarang ini, tapi kalau tidak, maka akan mengalami kesulitan. Saya sudah mendapat informasi bahwa ada yang sudah menolak, karena mereka mau terima kunci, tapi kalau berpartisipasi maka mereka tidak mampu," ungkapnya.

Menurutnya, beberapa warga sudah melakukan penolakan terhadap program berarti tersebut. Mengenai data adanya desa-desa yang melakukan penolakan terhadap program berarti sudah ada di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Kabupaten TTU. (*)