Berita Kabupaten Sikka
Tunjangan PPL Dialihkan ke Pokir, Segelintir Anggota DPRD Meradang
Segelintir anggota DPRD Sikka di Pulau Flores, Propinsi NTT meradang menyimak pernyataan ASN penyuluh pertanian lapangan (PPL),
Penulis: Eugenius Moa | Editor: Rosalina Woso
Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Euginius Mo’a
POS-KUPANG.COM|MAUMERE--Segelintir anggota DPRD Sikka di Pulau Flores, Propinsi NTT meradang menyimak pernyataan ASN penyuluh pertanian lapangan (PPL), pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT) dan pengawas mutu pakan ternak di Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Sikka menyebut dana tunjangan Rp 1,7 dialihkan telah menjadi dana pokok pikiran (Pokir) DPRD Sikka.
Namun pernyataan PPL dibantah Kepala Bappelitbang Sikka, Alfin Parera. Alfin menyatakan tidak mengucapkannya seperti ditulis dalam pernyataan sikap PPL dan POPT dibagikan kepada DPRD Sikka.
Angota DPRD Sikka, Yohanes Liodudeng menyatakan pengalihan tunjangan tambahan penghasilan (PTP) PPL dan POPT menjadi Porkir DPRD Sikka adalah fitnah. “Inikan fitnah dan menyebarkan ujaran kebencian,” kata Yohanes.
Ketua Fraksi Partai Nasdem, Silfan Angi menyatakan DPRD tidak pernah mencopot dana Rp 1,7 miliar untuk Pokir DPRD Sikka. “Kesepakatan politis DPRD dengan pemerintah bukan mengambil dari hak ASN. Faktanya Pokir DPRD sudah berkurang tidak sesuai kesepakatan,” tegas Siflan.
Charle Bertrandy mengaku heran, kalau tunjangan tambahan penghasilan PPL dialihkan untuk Pokir DPRD. Faktanya kata Charles, Porkir yang diterima DPRD hanya berkisar Rp Rp 700 juta sampai Rp 1 miliar.( *)