Berita Regional Terkini

Ridwan Kamil Segera Panggil Pemkab Bekasi dan Pengembang Meikarta

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil akan segera memanggil pihak Pemkab Bekasi dan pengembang dari mega proyek Meikarta

Ridwan Kamil Segera Panggil Pemkab Bekasi dan Pengembang Meikarta
KOMPAS.com/DENDI RAMDHANI
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Selasa (23/10/2018). 

POS-KUPANG.COM | BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil akan segera memanggil pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi dan pengembang dari mega proyek Meikarta untuk meminta kejelasan soal perkara perizinan.

Sebagai gubernur baru, pria yang akrab disapa Emil itu mengaku ingin mencari keterangan lengkap soal duduk perkara proyek Meikarta. Saat ini, ia masih mencari waktu untuk melakukan pemanggilan.

"Iya saya masih belum punya waktu yang memadai. Jadi nanti lah dikabari. Tapi artinya semua pihak dari Pemkab Bekasi, internal Pemprov dan Meikartanya akan saya panggil," ujar Emil, Selasa (23/10/2018).

Baca: Selama Satu Bulan, Prabowo-Sandiaga Habiskan Dana Kampanye Rp 16,9 Miliar

Emil memang belum bisa berkomentar banyak soal Meikarta. Lantaran proyek itu dibangun pada masa kepemimpinan gubernur Ahmad Heryawan (Aher).

Saat itu, Pemprov Jabar hanya mengabulkan 84,6 hektar lahan dari 700 hektar total lahan yang diajukan Pemkab Bekasi untuk pembangunan Meikarta.

Baca: Survei Kompas: Jokowi-Maruf 52,6 Persen, Prabowo-Sandi 32,7 Persen

"Nunggu waktu saja. Gubernur baru tidak tahu datanya dengan lengkap, jadi kalau ditanya saya gak tahu. Ini masalah waktu saja," tuturnya.

Pemprov Jabar dipastikan akan membahas persoalan Meikarta yang kini tersandung urusan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Jabar, Iwa Karniwa memastikan urusan pembahasan ulang rekomendasi Meikarta akan menjadi bagian rencana kerja tim yang baru dibentuk menggantikan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jabar tersebut.

"TKPR sudah menggantikan BKPRD maka tugasnya tak lagi hanya soal tata ruang Kabupaten Bekasi tapi 26 kab/kota yang lain," ungkap Iwa.

Menurut Iwa, pihaknya belum akan membahas rencana revisi tata ruang Kabupaten Bekasi karena dalam pengajuan terdahulu masih menyisakan banyak kekurangan.

"Berdasarkan laporan terakhir ada persyaratan yang harus dipenuhi. Belum dibahas menunggu sampai lengkapnya persyaratan, kita sudah memberi tahu pihak-pihak terkait untuk melengkapi," jelasnya. (*)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved