Berita Pileg 2019

22 Titik Jalan Protokol di Kupang - NTT Terlarang untuk Alat Peraga Kampanye

Sebanyak 22 jalan protokol di Kota Kupang menjadi wilayah yang tidak boleh dipasangi Alat Peraga Kampanye (APK)

22 Titik Jalan Protokol di Kupang - NTT Terlarang untuk Alat Peraga Kampanye
Pos-kupang.com/ryan nong
Ketua KPU Kota Kupang, Marianus Minggo 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Sebanyak 22 jalan protokol di Kota Kupang menjadi wilayah yang tidak boleh dipasangi Alat Peraga Kampanye (APK) untuk kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2019.

Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Kupang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye, juga disebutkan selain jalan protokol, terdapat empat kategori tempat lainnya yang tidak diperbolehkan untuk dipasangi APK, yaitu tempat ibadah termasuk halamnnya, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang Marianus Minggo, S.Fil ketika ditemui POS-KUPANG.COM di ruang kerjanya, Senin (8/10/2018), mengatakan KPU menerbitkan Keputusan KPU tentang larangan pemasangan APK berdasarkan koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang.

"SK (keputusan) kita sesuaikan dengan syarat dari Pemerintah (Kota Kupang). Larangan itu berlaku untuk lokasi rumah ibadah, sekolah, pusat kesehatan juga gedung pemerintah," katanya.

Marianus menjelaskan, pihak KPU Kota Kupang hanya meng-SK-kan saja apa yang telah ditentukan oleh Pemkot terkait lokasi pemasangan APK. SK yang diterbitkan KPU Kota Kupang juga tetap merujuk pada PKPU 23 tahun 2018, Perubahan PKPU Nomor 28 serta Perubahan PKPU Nomor 33.

Lebih lanjut tentang materi dalam APK, Marianus mengatakan, selama masa kampanye materi APK dapat dibuat sesuai kreativitas calon, namun harus tetap merujuk pada ketentuan yang berlaku.

"Kita akan menyurati partai politik dan Bawaslu pada masa kampanye untuk materi APK, nama boleh, foto boleh, nomor urut pun boleh serta visi misinya," tambah Marianus.

Ketua Divisi SDM dan Humas KPU Kota Kupang Trofimus Maka Ndolu SH yang ditemui terpisah menambahkan materi APK dikembalikan ke caleg dengan kreasi masing-masing tetapi tidak boleh keluar dari juknis. Contohnya visi misi caleg harus sesuai dengan visi misi partai.

Tofimus menambahkan, berdasarkan koordinasi dengan Pemkot Kupang, ditetapkan 22 jalan protokol yang tidak boleh dipasangi APK. Ke-22 jalan tersebut terdiri dari Jalan HR Koroh (Oepura-Belo), Jalan Soeharto (Oepura-Kuanino), Jalan Ahmad Yani (Kantor Unika-Strat A), Jalan Sudirman (Kuanino-Kanaan), Jalan Muhammad Hatta (Dekranasda Provinsi-BI), Jalan Urip Sumoharjo (Solor-Merdeka), Jalan Timor Raya (Oeba-Lasiana), Jalan Sumatra, Jalan Soekarno, Jalan El Tari, Jalan Frans Seda, Jalan Piet A Talo, Jalan Herman Yohanis, Jalan Bundaran PU, Jalan WJ Lalamentik, Jalan Tompelo, Jalan Amabi, Jalan SK Lerik, Jalan Adi Sucipto, Jalan Yos Sudarso, Jalan Pahlawan serta Jalan Jalur 40 sampai Alak.

Namun, dalam SK itu tidak dijelaskan posisi ruang publik lain seperti taman milik daerah, apakah dilarang pemasangannya atau tidak. (*)

Penulis: Ryan Nong
Editor: Agustinus Sape
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved