Ini Bentuk Dukungan Fraksi Partai Demokrat Terhadap Program Pengembangan Pariwisata NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT mendukung program Pemerintah NTT dalam pengembangan pariwisata. Sektor ini sebagai potensi unggulan di NTT.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston Neil Rondo, kepada POS-KUPANG.COM, Sabtu (29/9/2018).

Menurut Winston, pengembangan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan oleh pemerintah saat ini merupakan hal yang didukung oleh Fraksi Partai Demokrat.

Baca: Sosialisasi The Indonesian Nasional Armed Forces Mandalika Internasional Marathon, Ini Pesertanya

"Kami mendukung komitmen oemerintah dalam upaya percepatan pembangunan sektor pariwisata sebagai potensi unggulan NTT. Ini tentu juga menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional untuk wilayah NTT," kata Winston.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kupang ini menjelaskan, dalam pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat atas rancangan Perubahan APBD NTT tahun 2018, pihaknya telah menyampaikan hal itu dalam rapat paripurna DPRD NTT, Jumat (28/9/2018) malam.

Baca: Relawan PKBI Sosialisasi HIV/AIDS

"Salah satu langkah cepat Gubernur NTT adalah moratorium tambang yang dianggap sebagai salah satu potensi yang dapat menghambat pembangunan pariwisata. Sekali lagi Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya pada industri ekstraksi seperti tambang, tetapi juga kegiatan eksploitasi lahan berlebihan untuk investasi yang mencaplok area-area potensial pariwisata," katanya.

Kondisi itu, lanjut Winston, seperti eksploitasi kawasan pantai hutan lindung, cagar budaya pun harus dihentikan. Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT mendorong Pemerintah NTT untuk berani melakukan peninjauan kembali izin terhadap investasi perkebunan dan peternakan, bahkan bisnis perhotelan yang berdampak merusak lingkungan alam dan potensi wisata.

"Fraksi Partai Demokrat merekomendasi agar moratorium ini tidak hanya terhadap tambang, tetapi harus dilakukan juga terhadap semua jenis investasi yang merugikan rakyat NTT. Bahkan, yang dapat merusak lingkungan yang memiliki potensi wisata," katanya.

Dia meminta Gubernur NTT dan jajaran harus berani melakukan moratorium terhadap investasi pengelolaan lahan untuk perkebunan dan peternakan di daratan Sumba oleh PT. Muria Sumba Manis dan PT Asia Beef.

"Perusahan ini, tidak saja merugikan, bahkan mencaplok tanah ulayat masyarakat adat Sumba, juga berpotensi merusak kawasan hutan, pantai dan cagar budaya yang menjadi ikon pariwisata Sumba," ujarnya.

Dia menegaskan, pihaknya mendukung pemerintah NTT agar segera melakukan desain percepatan pembangunan pariwisata NTT.

"Ada banyak kajian yang sudah dilakukan untuk pengembangan pariwisata,karena itu dibutuhkan komitmen dan kemampuan untuk mengintegrasikannya dalam program pembangunan daerah," ujarnya.

Hal lain, yang tidak kalah penting, menurut Anggota Komisi V DPRD NTT ini, yakni terkait perizinan -perizinan maupun sertifikasi profesional yang berkontribusi bagi percepatan pembangunan pariwisata seperti pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) di tingkat Provinsi NTT. (*)