Berita Nasional

Saksi Ini Sebut Mantan Calon Gubernur Kendari Minta Uang Rp 2,8 Miliar untuk Konstituen

Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah, mengaku pernah diminta untuk menyediakan uang Rp 2,8 miliar.

Saksi Ini Sebut Mantan Calon Gubernur Kendari Minta Uang Rp 2,8 Miliar untuk Konstituen
KOMPAS.com/Reza Jurnaliston
Terdakwa Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah, saat mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (4/7/2018). 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah, mengaku pernah diminta untuk menyediakan uang Rp 2,8 miliar. Namun, uang tersebut diminta dalam bentuk tunai, dalam pecahan Rp 50.000.

Menurut Hasmun, uang tersebut diduga akan digunakan calon gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun. Diduga, uang pecahan Rp 50.000 itu akan dibagikan kepada masyarakat saat kampanye.

Hal itu dikatakan Hasmun saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (5/9/2018). Hasmun bersaksi untuk tiga terdakwa sekaligus. Ketiganya yakni, Asrun selaku Wali Kota Kendari periode 2012-2017 dan Adriatma Dwi Putra selaku Wali Kota Kendari periode 2017-2022.

Baca: Maruf Amin Klaim Dapat Dukungan dari Pesantren di Jateng dan Jatim

Kemudian, untuk terdakwa Fatmawaty Faqih yang merupakan pensiunan pegawai negeri sipil di Kota Kendari.

"Kemungkinan uang dipinjam untuk kebutuhan pencalonan gubernur Pak Asrun. Mungkin uang ini mau dibagi ke konstituen. Kalau Rp 100.000 kan kebesaran," kata Hasmun.

Menurut Hasmun, uang tersebut diberikan di dalam kardus. Penyerahan uang dilakukan oleh anak buahnya.

Dalam kasus ini, Asrun, Adriatma dan Fatmawaty didakwa menerima uang Rp 2,8 miliar dari Hasmun Hamzah.

Menurut jaksa, uang itu diberikan agar Adriatma selaku Wali Kota menyetujui Hasmun mendapatkan jatah proyek untuk pekerjaan multi years pembangunan jalan Bungkutoko-Kendari New Port tahun 2018-2020.

Selain itu, Asrun sendiri didakwa menerima Rp 4 miliar dari Hasmun Hamzah.

Menurut jaksa, uang itu diduga diberikan karena Asrun, saat menjabat Wali Kota, menyetujui Hasmun mendapatkan jatah proyek di Pemkot Kendari.

Proyek yang dimaksud yakni, proyek multi years pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari. (*)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved