Berita Ekonomi Bisnis

Bupati Rote Ndao Bilang Harga Beras Yang Ditetapkan Pemerintah Rendah, Petani Rugi

Harga Beras Pemerintah Rp 7300/kg dinilai Bupati Rote Ndao masih rendah dibandingkan biaya produksi

Bupati Rote Ndao Bilang Harga Beras Yang Ditetapkan Pemerintah Rendah, Petani Rugi
POS-KUPANG.COM/ADIANA AHMAD
Harga beras posisi per Selasa (12/6/2018) 

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM | KUPANG, PK-Harga beras yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 7.300/kilogram dinilai rendah karena biaya pengolahan lebih besar dari pendapatan menjual beras.

Demikian Bupati Rote Ndao, Lens Haning, dalam Rapat Evaluasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTT dengan TPID kabupaten/kota se-NTT di Kantor Gubernur NTT, Rabu (8/8/2018).

"Bagaimana orang mau kerja sawah atau tanam padi. Biaya pengolahan lebih besar dari pendapatan menjual beras. Pemerintah beli beras dengan harga murah. Kami berharap pemerintah melalui Bulog bisa bantu petani malah mencekik petani. Akibatnya, orang lebih memilih mencari pekerjaan lain daripada kerja sawah. Produksi rendah, beras kurang," tegas Lens Haning.

Baca: Prabowo Resmi Tunjuk Sandiaga Uno sebagai Wakilnya, Ternyata Cawapres Sandiaga Orang Kaya Raya

Baca: Maruf Amin: Tentu Saya Membantu Presiden untuk Mewujudkan Indonesia yang Aman, Damai dan Sejahtera

Ia mengatakan, komoditi hortikultura dibeli dengan harga murah, misalnya cabai Rp 2.500/kilogram.

"Padahal di pasar, harga cabai sudah Rp 15.000/kilogram," ungkapnya.
Haning juga mengatakan, kendala serius yang dihadapi masyarakat dan Pemkab Rote Ndao adalah ketersediaan pupuk dan bahan bakar minyak (BBM).

Haning menyatakan bahwa penetapan kuota pupuk tidak sesuai dengan kebutuhan petani di Rote Ndao.

Baca: Jumat Besok Batas Pengambilan Nomor Atlet Lomba Lari 5K Run 2018

"Kuota pupuk lebih sedikit dari kebutuhan petani. Urea diberi 1.000 ton. SP 36 kami minta 2.500 ton diberi 1.000 ton. NPK bahkan tidak ada. Kalau bisa, ada pertemuan seperti ini hadirkan juga instansi yang urus pupuk. Percuma kalau subsidi pupuk dibatasi seperti ini. Tolong baca kuota dengan baik dan sesuaikan dengan luas lahan. Di tempat lain, tidak tanam tapi ada kuota. Akibatnya, pupuk yang ada dijual lagi," tandas Haning.

Baca: David Beckham Menginap di Hotel Nihiwatu Sumba Barat

Selain pupuk, lanjut Haning, masalah bahan bakar minyak (BBM).

"Kalau suplai BBM tidak lancar, semen juga begitu bagaimana mau inflasi baik. Cuaca terganggu, selesai. Sektor transportasi juga harus mendukung," kata Haning.

Asisten II Setda NTT, Alexander Sena mengatakan, persoalan kekurangan pupuk di Rote Ndao kemungkinan karena ada masalah di tingkat penyuluh dan kelompok tani sehingga perlu ditelusuri, ada di mana persoalan tersebut. (*)

Penulis: Adiana Ahmad
Editor: Hermina Pello
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved