Home »

Bisnis

» Makro

Ada Potensi Lahan 49.000 Ha, Tapi Belum Ada yang Lirik Sumba untuk Investasi Garam. Ini Penyebabnya

Potensi dominan di NTT pada sektor kelautan dan perikanan sehingga pemerintah pusat mendorong NTT untuk kembangkan garam.

Ada Potensi Lahan 49.000 Ha, Tapi Belum Ada yang Lirik Sumba untuk Investasi Garam. Ini Penyebabnya
POS-KUPANG.COM/HERMINA PELLO
GM PT PLN Wilayah NTT, Christyono menyerahkan cinderamata kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan TSP Provinsi NTT, Samuel Rebo, yang menjadi narasumber pada acara Meet and Greet Costumer yang digelar PT PLN Wilayah NTT, Kamis (3/5/2018). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Hermina Pello

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Potensi dominan di NTT pada sektor kelautan dan perikanan sehingga pemerintah pusat mendorong NTT untuk kembangkan garam.

Namun salah satu kendala adalah kepemilikan lahan. Tempat yang sudah berhasil menyikapi lahan adat adalah Kabupaten Kupang.

Baca: Tak Indahkan Imbauan Bupati, Pelajar di Malaka Rayakan Kelulusan dengan Mencoret Wajah

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, Ir. Samuel Rebo, pada acara meet and greet customer yang diselenggarakan PT PLN Wilayah NTT di Swiss Belinn Kristal Hotel, Kamis (3/5/2018).

Baca: Patut Dicontoh, 4 Hal Unik Ini Dilakukan Siswa SMAN 8 Kupang Saat Pengumuman Hasil UN

Dikatakannya, saat ini sudah ada lima investor garam di Teluk Kupang dan juga di Kabupaten TTS, TTU, Malaka dan Rote masing masing satu investor.

Menurutnya, total potensi lahan garam di NTT sebanyak 49 ribu Ha. Namun untuk mewujudkannya sulit. Kendalanya adalah lahan yang ada merupakan milik suku.

Baca: Walaupun Sudah 4 Tahun, Kejari Labuan Bajo Masih Lidik Kasus Sail Komodo. Kok Lama Sekali?

Contoh di Sumba, potensi besar tapi tidak ada investor yang melirik ke sana. Penyebabnya karena lahan yang ada itu sudah dikapling - kapling sehingga sulit untuk dikerjakan menjadi lahan garam.

Samuel Rebo mengatakan, untuk pengembangan garam masalah utama adalah lahan tapi terobosan di Kabupaten Kupang bahwa aturan adat dimana pemilik lahan dapat hak dari pemilik lahan 0,5 persen, lalu 1,5 persen masing masing untuk pemda, lembaga adat dan lembaga gereja.

"Jadi keuntungannya masalah lahan aman karena ada jaminan lahan dari pemilik lahan, ini bisa coba di sektor lain. Bagaimana tanah suku bisa digunakan untuk investasi," katanya. (*)

Penulis: Hermina Pello
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help