Walikota Kupang akan Evaluasi ASN Ikut PIM 3 Jika Menyalahi Aturan

Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore mengatakan pemerintah akan melihat dasar rekomendasinya. Jika benar dan berdasar maka akan dievaluasi.

Walikota Kupang akan Evaluasi ASN Ikut PIM 3 Jika Menyalahi Aturan
Istimewah
Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore 

Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM, KUPANG --Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore mengatakan pemerintah akan melihat dasar rekomendasinya apa. Jika benar dan berdasar maka akan dievaluasi.

Namun, terkait rekomendasi pembatalan seorang ASN dalam PIM 3, Jefri, mempertanyakan, dimana yang melarang golongan IIIC untuk mengikuti PIM. Karena kalau tidak memenuhi syarat pasti akan ditolak oleh Provinsi. Tapi tetap yang bersangkutan tetap diterima.

Jefri menjelaskan yang bersangkutan sedang menjalani hukuman dengan pangkat/golongan Penata III/c, tetapi di berikan kepercayaan untuk mengikuti Diklat Pimpinan Tingkat III.

Dengan solusi/argumentasi, selaku Kepala Daerah sekaligus sebagai pejabat Pembina Kepegawaian Daerah di Kota Kupang, dan setelah mencermati dinamika kepegawaian di lingkungan pemerintah Kota Kupang, khususnya terkait dengan kebijakan pemerintah untuk mengikut sertakan ASN Kota Kupang pada Diklat PIM III yang menuai "Perbedaan Pendapat".

Maka sebagai Pembina Kepegawaian Daerah, akan disikapi dengan kewenangan yang ada bahwa benar yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat selama 3 (tiga) tahun bersadarkan keputusan Walikota Kupang nomor: BKD.800/1688/B/XI/2015 tanggal 04 Nopember 2015. Penurunan pangkat tersebut dari pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d ke Penata, golongan ruang III/c.

Lanjutnya, bahwa ada juga Keputusan Pelaksana Tugas Walikota Kupang, nomor: BKD.821/06/D/I/2017 tanggal 05 Januari 2017 yang mengukuhkan dan mengangkat kembali yang bersangkutan dalam jabatan baru sebagai Kepala Seksi Indentifikasi dan Penguatan Kapasitas Fakir Miskin pada Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Kupang, dengan Pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d, Esalon IV-a.

Bahwa berdasarkan asas hukum Lex Posteriori derogat legi priori, yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa aturan atau ketetapan yang lahir kemudian (posterior) mengesampingkan aturan atau ketetapan terdahulu (prior).

Dengan demikian, adanya Keputusan Pelaksana Tugas Walikota Kupang, nomor: BKD.821/06/D/I/2017 tanggal 05 Januari 2017, maka keputusan Walikota Kupang nomor: BKD.800/1688/B/XI/2015 tanggal 04 Nopember 2015 sah secara hukum dianggap telah dikesampingkan.
Artinya juga bahwa pangkat dan golongan ruang yang bersangkutan diakui secara hukum kembali pada pangkat Penata Tk.I, golongan ruang III/d serta tidak bermasalah mengikuti Diklat Pimpinan Tingkat III.(*)

Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved