WOW! 340.046 Unit Rumah di NTT Kok Tak Layak Huni?

Laporan Wartawan Pos Kupang.com Oby Lewanmeru

POS KUPANG.COM,KUPANG -- Berdasarkan data tahun 2016 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi NTT, terdapat angka kekurangan rumah (blacklog) sebanyak 90.538 unit. Dari jumlah itu, dari aspek penghunian sebanyak 2.000 unit rumah, sedangkan angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di NTT sebanyak 340.046 unit rumah.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Ir. Benediktus Polo Maing pada Rapat Konsultasi dan Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Bidang Penyediaan Perumahan.

Acara ini berlangsung di Hotel Neo by Aston, Kupang, Kamis (22/3/2018). Rapat ini dihadir 64 orang peserta dari lingkup Bappeda NTT dan Dinas PUPR kabupaten dan kota di NTT.

Dalam siaran pers dari Biro Humas Setda Provinsi NTT menyebutkan, rapat itu bertujuan merumuskan langkah-langkah untuk meningkatkan ketersediaan rumah bagi masyarakat NTT.

Menurut Polo Maing, untuk mencapai tujuan itu, maka diperlukan koordinasi yang terjalin baik antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga menghasilkan program yang tersinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Polo Maing juga mengatakan, terkait kondisi prosentase kemiskinan di NTT, yang salah satu kriteria kemiskinan masyarakat, yakni dengan indikator ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

"Untuk menurunkan prosentase kemiskinan di NTT, perlu adanya upaya dalam meningkatkan dan menyediakan fasilitas perumahan yang layak. Perlu juga menciptakan program-program yang mampu memberikan jaminan perumahan secara berkeadilan bagi setiap warga negara," katanya.

Hal itu, lanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Yuda Romell dari Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR RI mengatakan, rapat konsultasi itu diharapkan dapat menyatukan persepsi terkait penyediaan perumahan antara pemerintah pusat dan daerah.

Kegiatan tersebut, lanjutnya juga untuk menjaring dan merumuskan usulan yang nantinya dituangkan dalam program tahun 2019. "Tentunya akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan disinergikan dengan program pemerintah pusat," kata Yuda.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman NTT, Yulia Afra, mengatakan, pemerintah p
Provinsi NTT sangat memberikan perhatian serius soal ketersediaan rumah yang layak bagi masyarakat. "Sehingga melalui rapat kolsultasi ini diharapkan dapat merumuskan program perumahan untuk memenuhi kekurangan rumah (blacklog) di NTT," kata Yulia.(*)