Vian Banni Sebut Karang Taruna Mati Suri
Selama ini yang namanya karang taruna di desa-desa mati suri. Pengurusnya tidak ada, program-programnya nol
Penulis: Frans Krowin | Editor: Kanis Jehola
lihat foto
Laporan Wartawan Pos-Kupang.Com, Frans Krowin
POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA - "Selama ini yang namanya karang taruna di desa-desa mati suri. Pengurusnya tidak ada, program-programnya nol dan perannya sama sekali tidak ada. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah untuk segera menghidupkan kembali organisasi tersebut."
Demikian Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Lembata, Hedv. Vian T Banni, ketika ditemui Pos Kupang.Com di Lewoleba, Kamis (22/3/2018).
Baca: Wah! Ini Alasan Telkomsel Gelar Gathering Media di Makassar
Dikatakannya, untuk menghidupkan kembali wadah tersebut, pada awal Maret 2018 lalu, pihaknya telah menerjunkan tim ke desa-desa untuk berkoordinasi dengan kepala desa bersama perangkat pemerintah di desa itu guna menghidupkan kembali karang taruna desa.
Baca: Lembata Juara Satu Kasus Kekerasan Anak di NTT
Kalau tak ada rintangan, lanjut Vian, maka besok dan lusa, yakni Jumat dan Sabtu (23-24/3/2018) ia bersama mitra akan melakukan evaluasi terhadap capaian hasil kerja tim yang telah ditugaskan ke desa-desa.
Evaluasi itu, katanya, dilakukan bersama partner kerja, yakni Plan Internasional dan CIS Timor. Langkah itu dibuat karena sesuai rencana, pada pertengahan April nanti, eksistensi Karang Taruna itu akan dikukuhkan.
"Kalau sudah dikukuhkan maka karang taruna akan menjadi penggerak utama masyarakat untuk terlibat aktif dalam setiap pelaksanaan pembangunan di desa-desa. Ini juga merupakan kiat untuk menggenjot partisipasi masyarakat dalam pembangunan," ujarnya.
Dikatakannya, berdasarkan hasil survei, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini, hanya 40 persen saja. Itu artinya selama ini mayoritas masyarakat hanya sebagai penonton atas pelaksanaan pembangunan yang direncanakan pemerintah. (*)
