Yoseph Badeoda Bilang Uang dari PDAM ke DPRD Ende Bukan Gratifikasi Tapi Korupsi

Yoseph Badeoda mengatakan pemberian uang dari PDAM Ende ke anggota DPRD Ende bukan gratifikasi tapi sudah merupakan tindakan korupsi.

Yoseph Badeoda Bilang Uang dari PDAM ke DPRD Ende Bukan Gratifikasi Tapi Korupsi
net
ilustrasi korupsi 

Laporan wartawan POS-KUPANG.COM, Romualdus Pius

POS-KUPANG.COM, ENDE - Anggota DPR RI juga praktisi hukum, Yoseph Badeoda mengatakan pemberian uang dari PDAM Ende ke anggota DPRD Ende sebenarnya bukan gratifikasi tapi sudah merupakan tindakan korupsi.

Hal tersebut dikatakan Yoseph kepada Pos Kupang, Selasa (27/2/2018) menanggapi soal kasus gratifikasi yang melibatkan oknum DPRD Ende dengan PDAM Kabupaten Ende.

Yosep mengatakan sebagai orang yang bergelut di dunia hukum selama 20 tahun dirinya menilai bahwa pemberian uang oleh PDAM Ende kepada anggota DPRD Kabupaten Ende bukan gratifikasi namun sudah merupakan tindakan korupsi.

Oleh karena itu ujar Yoseph dirinya mendorong aparat penegak hukum di Kabupaten Ende baik itu polisi dan kejaksaan untuk memproses kasus tersebut namun apabila memang sudah ditangani oleh pihak kepolisian maka harus segera dituntaskan demi kepastian hukum.

Menurut politisi dari Partai Demokrat selama ini sudah sudah terbangun persepsi yang salah tentang pemberian uang dari PDAM Ende kepada DPRD Ende disebut dengan gratifikasi namun sebenarnya hal tersebut sudah merupakan tindakan korupsi sehingga secara hukum sudah seharusnya diproses oleh aparat penegak hukum di Ende.

Yoseph mengatakan yang dimaksudkan dengan gratifikasi adalah pemberian hadiah namun yang terjadi di Ende adalah pemberian uang dengan nilai diatas Rp 10 Juta sehingga layak disebut dengan tindakan korupsi.

“Atas dasar apa PDAM Ende memberikan uang kepada DPRD Ende sementara kedua lembaga tersebut berbeda kedudukan dan ironisnya adalah PDAM mengeluarkan uang SPPD atas nama sejumlah anggota DPRD Ende padahal secara kelembagaan DPRD Ende memiliki SPPD tersendiri,” kata Yoseph.

Yoseph mengatakan sesuai dengan UU Tipikor pasal 21 tindakan pemberian uang kepada DPRD Ende sudah merupakan tindakan korupsi.

Yoseph meminta kepada aparat penegak hukum di Ende agar tidak masuk angin atau alergi dengan kasus-kasus dugaan korupsi terutama kasus pemberian uang oleh PDAM Ende yang ramai disebut gratifikasi itu.

Tentang alasan dari pihak kepolisian yang menyatakan bahwa uang sudah dikembalikan oleh anggota DPRD Ende sebelum proses penyidikan oleh polisi,Yoseph mengatakan bahwa alasan tersebut sangat prematur dan tidak logis karena bagaimanapun sudah ada tindakan pemberian uang dari PDAM End eke anggota DPRD Ende.

Yoseph mengatakan lemahnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di daerah terutama di NTT maka jangan heran kalau saat ini tim penyidik KPK mulai turun ke daerah-daerah guna menyelesaikan persoalan dugaan korupsi yang terjadi di daerah.

“Yang terjadi di Kabupaten Ngada menjadi contoh bagi daerah lain bahwa penguasa di daerah boleh saja bermain mata dengan penegak hukum setempat namun tidak dengan KPK. KPK tidak akan main-main oleh karena itu diharapkan kepada penguasa di daerah agar jangan coba-coba melakukan tindakan korupsi,”kata Yosep yang sekarang duduk di Komisi III DPR RI bidang hukum dan keamanan. (*)

Penulis: Romualdus Pius
Editor: OMDSMY Novemy Leo
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved