DPRD Manggarai Barat Ancam Lapor Jaksa Terkait Soal Ini
Anggota DPRD Manggarai Barat menduga ada mafia anggaran terkait dengan hilangnya sejumlah paket proyek yang telah ditetapkan
Penulis: Servan Mammilianus | Editor: Marsel Ali
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Servan Mammilianus
POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Sejumlah paket proyek pembangunan tahun anggaran 2018 di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) yang sudah dibahas dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) beberapa waktu lalu, hilang atau tidak dicantumkan dalam buku APBD 2018.
Anggota DPRD Mabar, Yosep Suhardi mencurigai ada jaringan mafia yang bermain sehingga paket proyek yang sudah dibahas di Badan Anggaran (Banggar) tersebut hilang.
Selain hilang, sejumlah paket proyek lainnya tiba-tiba Pagu anggarannya dikurangi dari angka yang sudah ditetapkan.
Dia mengancam akan melaporkan kejanggalan tersebut ke pihak kejaksaan.
Yosep mengungkapkan itu dalam sidang paripurna di DPRD Mabar, Kamis (1/2/2018).
"Saya lihat ada paket proyek yang hilang, ada juga Pagu yang berkurang. Ini sudah tidak benar dan ini masalah serius. Saya bisa buktikan. Saya tidak mengerti kok berani ya. Ini pelanggaran besar. Saya tidak tahu mafia apa ini. Saya akan bawa ke kejaksaan," kata Yosep.
Dirinya sejak awal sudah meminta agar lampiran laporan Banggar harus dibagikan tetapi ternyata tidak dibagikan dengan berbagai alasan.
Hal senada disampaikan oleh anggota dewan Markus Manggut.
"Benar yang disampaikan oleh Pak Yosep itu. Saya contohkan, ada proyek irigasi hasil aspirasi saya Pagunya yang ditetapkan Rp 150 juta. Tetapi dikurangi menjadi Rp 130 juta. Ini setan siapa? Saya akan cari. Ini tidak beres. Kita sudah duduk sampai sakit pantat saat pembahasan itu tetapi jadi seperti ini. Ini ada apa," kata Markus.
Ketua DPRD Mabar Blasius Jeramun, berjanji akan memanggil Bappeda, Dinas Keuangan, tim anggaran pemerintah dan juga tim anggaran DPRD untuk klarifikasi kejanggalan tersebut.
"Hari Senin kita akan panggil Bappeda, Keuangan, tim anggaran pemerintah dan DPRD. Pemerintah harus membawa serta lampiran laporan Banggar," kata Blasius.
Anggota dewan lain, Paulina Jenia, saat itu mengatakan bahwa pengurangan Pagu proyek untuk membiayai konsultan. Namun pernyataan itu langsung disambar oleh Markus. Markus menegaskan bahwa tidak boleh berspekulasi. (*)
