Mendikbud vs Pendidikan di NTT
Mendikbud Tidak Bermaksud Merendahkan Masyarakat NTT
Konteks yang disampaikan Mendikbud sebagai satu sampel untuk laporan PISA, kualitas pendidikan di NTT masih di bawah rata-rata nasional.
POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menanggapi protes yang dilayangkan Komunitas Pena NTT.
Protes terkait pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengenai hasil Programme for International Student Assessment (PISA) yang menyangkut provinsi NTT.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BKLM Kemendikbud), Ari Santoso, menegaskan tidak ada maksud Mendikbud untuk merendahkan masyarakat NTT.
Ari pun menjelaskan konteks yang disampaikan Mendikbud sebagai satu sampel untuk laporan PISA, kualitas pendidikan di NTT masih di bawah rata-rata nasional.
"Mendikbud menekankan pentingnya pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Saat ini Kemendikbud fokus mengatasi kesenjangan melalui berbagai program afirmasi, khususnya untuk Indonesia di bagian timur," kata Ari dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Rabu (6/12/2017).
Ari menekankan, dalam PISA, seorang siswa dikatakan memiliki tingkat literasi yang baik apabila ia mampu menganalisis, bernalar, dan mengomunikasikan pengetahuan dan keterampilannya dalam matematika, sains dan membaca dengan baik.
Tentunya hal tersebut berkaitan erat dengan kondisi ekosistem pendidikan secara umum di suatu wilayah yang dijadikan sampel.
Kepala BKLM memaparkan, kita bisa melihat bahwa secara umum, kondisi pembangunan manusia di NTT masih di bawah rata-rata nasional.
Indeks Pembangunan Nasional NTT sebesar 63,13; sedangkan rata-rata nasional sebesar 70,18.
Capaian Ujian Nasional tahun 2016 provinsi NTT juga masih di bawah rata-rata nasional.
Adapun rata-rata nilai Uji Kompetensi Guru provinsi NTT di bawah rata-rata nasional, yakni 50 dari rata-rata nasional 56.
Serta jumlah akreditasi sekolah juga masih rendah.
"Sebanyak 70 persen sekolah di NTT belum terakreditasi," ujarnya.
Berangkat dari data tersebut, Mendikbud Muhadjir, menurut Ari, menginginkan agar pemerintah pusat dan daerah terus bekerja sama dalam pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di provinsi NTT.
"Kemendikbud masih dan akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan mewujudkan pemerataan akses pendidikan di NTT. Setidaknya sudah ada sekitar 400 miliar dana bantuan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di NTT sejak tahun 2016," tutur Ari.
Dilanjutkannya, Kemendikbud juga menjadikan NTT sebagai prioritas pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.