Polisi Ajukan Rp 37 Miliar Untuk Amankan Pemilihan Gubernur
Ini penjelasan pihak Polda NTT terkait dana pengamanan Pilgub NTT mencapai puluhan miliar rupiah
Penulis: Eflin Rote | Editor: Marsel Ali
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eflin Rote
POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur telah mengajukkan anggaran sebesar Rp 37 Miliar kepada pemerintah untuk mengamankan Pemilihan Gubernur yang akan digelar tahun 2018 mendatang.
Dana tersebut belum termasuk pilkada yang digelar di 10 Kabupaten. Jika ditotalkan berarti dana yang dibutuhkan polisi adalah sebesar Rp 103 Miliar.
Hal ini disampaikan Karo Operasional Polda NTT, Kombes Pol Rudi Kristanto.
Menurut Rudi dana tersebut digunakan untuk membiayai sekitar 9.000 personil yang dikerahkan untuk mengawasi jalannya pilkada maupun pilgub.
"Dari polres-polres sudah kita mintai rencana anggaran yang diusulkan khususnya yang pilkada bupati. Itu nanti juga membiayai polres-polres yang tidak melaksanakan pilkada," ujar Rudi, Kamis (16/11/2017) di Kupang.
Menurut Rudi, kalau ada pelaksanaan kampanye bupati dan gubernur dalam waktu bersamaan maka anggarannya harus berbeda.
Personilnya harus berbeda karena tidak boleh satu personil dua kegiatan dalam waktu yang sama.
Ia menambahkan, untuk menutupi kekurangan personil maka akan diperkuat dari Polda. Penambahan personil dari Mabes Polri ada dua kompi termasuk dari TNI.
Berdasarkan pengalaman tahun lalu, berdasarkan karakteristik daerah, daerah yang berpotensi muncul konflik adalah Sumba Barat Daya.
Rudi mengatakan, pihaknya perlu memback up dan memperkuat personil di wilayah ini.
"Kita evaluasi kejadian tahun lalu, seperti pembakaran Kantor KPU, itu jangan sampai terjadi lagi. Kejadian tersebut harus kita atensi, nanti dianggap pembenaran. Kita perketat jangan sampai ke depan terulang lagi. Kalau anarkis kita ambil tindakan tegas. Kalau dia gunakan senjata api yah kita tembak," lanjut Rudi.
Hingga saat ini Polda NTT sudah menyiapkan personil maupun sarana dan prasarana. Selain itu Polda NTT juga mengadakan pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk menyiapkan anggota apabila dalam pelaksanaan pengamanan terjadi kegaduhan atau menghambat jalannya pilkada.
Pelatihan lain termasuk memberikan penyuluhan-penyuluhan. Selain penyuluhan ada kegiatan penggalangan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh politik. (*)
