PosKupang/

Berita Timor Rote Sabu

Dewan Pengawas Belu TV: Harusnya Minta DPRD Belu Ubah Perda

hanya saja permintaan agar LPPL Belu TV bergabung dengan dinas Kominfo merupakan suatu hal yang salah kaprah.

Dewan Pengawas Belu TV: Harusnya Minta DPRD Belu Ubah Perda
POS KUPANG/EDY BAU
Dirut Belu TV, Roni Mau Luma (kiri) bersama dewan pengawasn, Kornelius Talok dan Fitalis Bau Mau saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantor Belu TV, Rabu (13/9/2017) sore. 

Laporan Wartawan Pos-Kupang, Edy Bau

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA--Permintaan Gubernur NTT agar Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Belu TV digabung dengan Dinas Kominfo memantik reaksi keras dari dewan pengawas Belu TV maupun direktur utamanya.

Menurut Anggota Dewan Pengawas Belu, Kornelius D. Talok dan Fitalis Bau Mau, dasar hukum pembentukan LPPL Belu TV sudah sesuai, hanya saja permintaan agar LPPL Belu TV bergabung dengan dinas Kominfo merupakan suatu hal yang salah kaprah.

Dikatakannya, Ketua dewan pengawas LPPL Belu TV adalah pejabat dengan eselon II A yakni Sekda Belu. Karena itu sangat tidak dibenarkan jika seorang sekda harus tunduk dan bertanggungjawab kepada seorang kepala dinas.

"Perintah dari provinsi agar bergabung dengan dinas itu salah kaprah. Secara struktur itu, bertanggungjawab langsung kepada Bupati, bukan kepada kepala dinas. Harusnya minta DPRD Belu ubah perdanya dulu," kata Kornelius Talok kepada wartawan di kantornya, Rabu (13/9/2017) sore.
Menurutnya, jika kajian dari pemerintah provinsi NTT tersebut dilakukan secara baik maka seharusnya permintaannya disampaikan kepada DPRD Belu untuk merubah terlebih dahulu peraturan daerah (perda) Belu nomor 15 tahun 2010 tentang susunan organisasi LPPL Belu TV.

"Lalu kami mengawasi siapa? Dasar hukum pemerintah provinsi itu patut dipertanyakan, apa sudah benar regulasi. Ketua dewan pengawas adalah sekda, yang adalah eselon IIA bagaimana disuruh untuk tunduk pada kepala dinas," tukasnya.

Direktur Utama (Dirut) Belu TV, Roni Mau Luma mengatakan sangat menyayangkan hasil kajian dari pemprov NTT terkait keberadaan LPPL Belu TV.

Menurutnya, sangat disayangkan jika LPPL Belu TV yang didukung penuh oleh Pemda dan DPRD Belu tersebut harus ditutup berdasarkan kajian dari Pemprov NTT.

"Belu TV itu sebagai salah satu media lembaga penyiaran publik milik pemda untuk membantu masyarakat dalam hal pembangunan informasi dana proses Pemerintahan, pendidikan dan sosbud sesuai amanat UU. Karna itu, sangat disayangkan kalau lembaga ini ditutup karena bergabung dengan satu OPD," ujarnya.

Menurut Roni Mau Luma, kajian pemprov yang menggunakan Peratutan pemerintah (PP) nomor 18 sebagai satu-satunya regulasi adalah hal yang patut dipertanyakan.

Pasalnya, pendirian LPPL Belu TV itu memiliki dasar hukum yakni; UU RI nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, PP Nomor 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran.

Ada juga keputusan Menteri Kominfo RI nomor 869 tentang izin penyelenggaraan penyiaran LPPL Belu TV, Perda Nomor 15 tahun 2010 tentang LPPL Radio Siaran Pemerintah Daerah dan Televisi Belu danPeraturan Bupati Belu nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara pengangk atan dan pemberhentian dewan pengawas, dewan direksi dan tata kerja LPPL.

"Dalam UU, LPPL itu bertanggungjawab langsung kepada bupati, bukan kepada pimpinan OPD. Kami minta pemprov sebagai perpanjangan pusat agar konsultasi ke pusat menyangkut keberadaan LPPL ini, apakah dia berstatus OPD atau OPD lainnya," tukasnya. (*)

Penulis: Frederikus Riyanto Bau
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help