PosKupang/

Kasus Bansos NTT

Aneh, DPRD NTT Diam

PAKAR Hukum Tata Negara, Dr. John Tuba Helan, S.H, M.Hum merasa aneh sikap diam DPRD NTT terkait kejanggalan pengelolaan dana Bansos.

Aneh, DPRD NTT Diam
PK/ALY
Dr. John Tuba Helan, S.H, M.Hum, Pakar Hukum Tata Negara

Kejanggalan pengelolaan dana bansos dua tahun anggaran sebesar Rp  74 miliar sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan NTT.

Kejanggan pengelolaan dana bansos tahun anggaran 2010 dan 2011 itu semestinya disikap DPRD NTT selaku lembaga pengawas dan pengontrol pelaksanaan peraturan daerah APBD setiap tahun.

Saya kira mereka tahu bagaimana mengelola anggaran. Dan, tahun anggaran sebelumnya sudah diberitahu, kalau itu (dana bansos, Red) salah pengelolaannya. Anehnya, DPRD sepertinya diam saja. Padahal, semestinya DPRD mengawasi pelaksanaan perda APBD setiap tahun.

Penetapan APBD disepakati bersama antara pemerintah dan DPRD. Tetapi pelaksanaan APBD dilakukan kepala daerah, sementara DPRD mengawasi. Bila terjadi penyimpangan,  semestinya DPRD menegur pemerintah agar pelaksanaan APBD sesuai dengan perda yang sudah ditetapkan.

Sikap diam DPRD NTT terhadap kejanggalan pengelolaan dana bansos bisa jadi karena mereka ada di dalamnya. Mungkin itu terjadi karena mereka di dalamnya. Apalagi saat itu ada uang bansos yang diterima masing-masing anggota DPRD NTT, beragam antara  Rp 25 juta sampai Rp 40 juta sehingga mereka diam saja.

Padahal itu menjadi porsinya mereka untuk melakukan pengawasan pelaksanaan perda APBD. Lembaga itu kelihatannya mandul dan jarang terdengar bersuara terkait penyimpangan penggunaan dana bansos itu.
Saya mendapat informasi hasil pemeriksaan BPK juga tidak ditindaklanjuti.

Tetapi DPRD NTT juga diam saja. Semestinya DPRD memberikan catatan terhadap laporan pengelolaan keuangan daerah dari kepala daerah. 

Bagi saya, temuan BPK tentang pengelolaan dana bansos dua tahun anggaran berturut-turut menunjukkan pemerintah gagal kelola keuangan daerah.
Akibatnya, pengelolaan keuangan itu tidak sesuai dengan aturan tata kelola keuangan yang berlaku.

Untuk administrasinya, pengelolaan dana bansos propinsi sudah diperiksa BPK RI Perwakilan NTT. Bila sudah menjadi temuan BPK, akan ada rekomendasi apakah kesalahan administrasi atau persoalan lain. Bila terjadi kesalahan administrasi, harus diperbaiki.

Tetapi ada juga pemborosan, kerugian keuangan negara. Bila enam bulan tidak ada tindak lanjut, BPK bisa merekomendasikan dilakukan proses hukum.

Halaman
12
Penulis: alwy
Editor: omdsmy_novemy_leo
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help